Kami Bisa Negeri, Tapi Kami Belajar Swasta Cerita Tentang Wakil Ketua DPRD Tangerang Selatan: Saleh Asnawi

 

“Oh ada kamu nak, dari mana?”

“Dari UMN, bu”

“Sebentar, ya, bapaknya lagi mandi”

Itulah sapaan yang kami dapat setelah menunggu selama 8 menit, duduk di ruang tamu outdoor dengan suguhan dua teh manis, dibawah pantauan dua CCTV dan sebuah TV flat yang bergantung diatas kepala kami. Hiasan-hiasan dinding berupa keramik dan lukisan kaligrafi tulisan Arab lah yang pertama kali pandangan mata saya tangkap saat duduk di ruang tamu outdoor rumah wakil ketua DPRD Tangerang Selatan, Saleh Asnawi.

Dengan jilbab berwarna hijau tosca, dan baju batik dengan warna senada dan sedikit percikan warna merah muda, dan juga celana bahan hitam, istri dari Saleh Asnawi, Ibu Mahmuda, atau yang juga lebih sering dipanggil Ibu Saleh keluar dari rumahnya untuk menyapa kami.

“Semester berapa?”

“Lima”

“Anak-anak saya sudah pada selesai semua sih…”

Seorang ibu dari lima anak yang dulunya adalah seorang guru dan mengakhiri pengabdiannya di bidang pendidikan sebagai kepala sekolah ini mulai menceritakan pencapaian prestasi dari anak-anaknya dengan bangga dan antusias.

Didikan Swasta

Prestasi anak-anak Saleh yang begitu banyak diceritakan oleh bu Mahmuda, prestasi mereka dimulai dari pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, jatah pegawai negeri yang dimiliki pak Saleh pun tidak diambil untuk jadi proses ‘aji mumpung’, semua prestasi yang didapat adalah hasil kerja keras sendiri.

“Sekarang sudah jadi dewan Propinsi, dia kemarin jadi pengacara, kerja di bidang properti, karena bapaknya kan aslinya di bidang properti” cerita Mahmuda tentang anak pertamanya sambil tersenyum bangga,

“Kuliah di UPH (Universitas Pelita Harapan), lalu lanjut keterima di UI (Universitas Indonesia), notaris dia dapet peringkat, yang harusnya keluarin duit banyak kemarin cuma 13 juta,” tambah Mahmuda menceritakan pencapaian anaknya yang kedua,

“Sekarang di London, ngambil S2, beasiswa, dokter,” lanjut Mahmuda menceritakan prestasi anak ketiganya yang sudah merantau jauh hingga ke negara singgahsana kerajaan Inggris, kami mengangguk-anggukkan kepala, merasa kaget sekaligus bangga dengan pencapaian-pencapaian yang sudah dipaparkan,

“Yang nomor empat di SGU (Swiss German University), yang kelima, masih banyak, alhamdullilah anaknya pinter-pinter” jelas bu Mahmuda yang juga membuat kami mengelus dada sambil berkata “Puji Tuhan, bu”.

“Kalau anak-anaknya sekolahnya nggak bener, malu,” tutur bu Mahmuda setelah menjelaskan bahwa dulunya dirinya pernah mengabdi sebagai guru dan kepala sekolah di dinas. Setelah menyelesaikan masa mengabdinya di sekolah, bu Mahmuda kembali mengabdi untuk mengajar anak-anaknya di rumah, sementara pak Saleh bekerja dari pagi hingga malam.

“Kuncinya adalah dengan belajar yang tekun, karena kesuksesan itu tidak ada kata terima beres, tapi dengan susah payah, dengan belajar,” tutur bu Mahmuda, membuat kami mengangguk-angguk sambil tersenyum.

Prestasi-prestasi dari kelima anak Saleh Asnawi adalah hal pertama yang membuat kami kagum, cerita dibalik kesuksesan masing-masing anak yang juga diceritakan oleh Mahmuda juga menambah rasa kekaguman kami. Ibu dan bapak Saleh pun mengajarkan anak-anaknya untuk tekun belajar dan meraih cita-cita mereka masing-masing, tanpa melihat seberapa banyak harta yang dimiliki oleh orangtua sendiri.

“Kuncinya adalah tekun dulu, jangan lihat bapak punya uang, tapi juga tekunin bahwa ‘aku ini nggak ada apa-apa kalau aku nggak sekolah nggak bisa’, jadi kesempatan bapaknya punya uang untuk bayar sekolah, kita tekun belajar, gitu” jelas bu Mahmuda.

Mengabdi Sesudah Mapan

Saleh Asnawi menilai pekerjaan sebagai seorang dewan adalah sebuah pengabdian, mewakili masyarakat untuk bekerjasama dengan pemerintah untuk membangun sebuah daerah, dan dikerjakan oleh seorang yang sudah mapan.

Aktif berorganisasi memang sudah sejak muda Saleh lakukan, terbukti dari banyaknya ormas yang ia ikuti semasa mudanya, sejak SLA (Sekolah Lanjutan Atas) hingga S1 (Strata satu). Hal tersebut menjadi salah satu faktor dari banyaknya penawaran yang diberikan kepada Saleh semasa muda untuk masuk menjadi dewan pada saat umurnya masih 30-an.

“Waktu di daerah saya, di Lampung, ditawarin, supaya saya jadi dewan, cuman waktu itu saya rasa saya masih terlalu muda, belum terlalu banyak pengalaman, saya juga belum merasa sudah cukup, karena saya pikir kalau jadi anggota dewan itu memang harus kita betul-betul mengabdi kepada masyarakat,

artinya, saatnya kita jadi dewan itu harus pengabdian, bukan cari duit, kalau kita dalam keadaan masih serba membutuhkan lalu jadi anggota dewan, otomatis kita akan tergoda dengan korupsi, suap, sehingga kita tidak bisa mengimplementasikan apa yang menjadi harapan masyarakat,” jelas Saleh.

Saleh memulai kembali praktek berorganisasinya di partai setelah bisnis pengadaan lahan propertinya di Lampung dan di Tangerang sudah mapan pada tahun 1998. Kasus yang sempat membuatnya bangkrut pada tahun 88 tidak membuatnya menyerah, sebaliknya, Saleh berangkat ke Jakarta dengan bermodal kenalan tokoh-tokoh penting yang ada di Jakarta.

Dua periode mengabdi bagi masyarakat sudah dilakukan oleh bapak dari lima orang anak ini, dari tahun 2009 hingga tahun 2014 kemarin. Dalam dua periode tersebut, Saleh menjelaskan bahwa pendapatan yang ia dapat dari perusahaannya sudah cukup memenuhi kebutuhan hidupnya, sudah mapan, sehingga bisa berjalan sebagai dewan perwakilan rakyat.

“Tugas DPRD itu satu, membuat peraturan daerah, legistlasi namanya, baik usulan dari pemerintah maupun usulan dari dewan sendiri,

yang kedua tugas dewan itu menentukan anggaran belanja daerah, anggaran pembangunan, nah, anggaran pembangunan ini itu dibahas oleh dewan sama pemerintah,

tugas ketiga itu pengawasan, pengawasan itu dewan itu punya hak mengawasi pekerjaan pemerintah dalam rangka menjalankan anggaran atau peraturan yang kita buat tadi,” jelas Saleh.

LHKPN itu Privasi

Saleh Asnawi pun mempunyai pendapat bahwa LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara) merupakan sebuah hal yang privat dan tidak untuk konsumsi umum, dan calon-calon dewan pemula tidak harus dan tidak begitu penting untuk mengumpulkan LHKPN mereka.

“Kalau calon-calon pemula itu, nggak terlalu penting lah ya,” ujarnya.

LHKPN pun dijelaskan Saleh harus diinput setelah seorang calon sudah fix untuk menjadi seorang dewan. Hal itu wajib dilakukan bila seorang calon sudah menjadi dewan. Jangka waktu atau deadline untuk meng-input LHKPN pun ada, yaitu beberapa bulan setelah terpilih menjadi dewan.

“Biasanya kalau ada kasus baru dilihat (LHKPN), kalau dia (anggota dewan) ada kasus korupsi, di  cek LHKPN nya,” ujar Saleh.

LHKPN dan Tax Amnesty pun sudah di-input Saleh melalui pajak daerah yang nantinya akan diteruskan ke KPK.

Menurut Saleh, LHKPN bentuknya rahasia, bukan untuk konsumsi umum, kecuali jika ada hal-hal yang mengharuskan LHKPN tersebut menjadi harus dipublikasikan.

“Sebenarnya dirahasiakan ya, kecuali nanti kalau terjadi kasus, kalau jadi kasus baru di expose, ini kekayaan si ini, ini, ini,” jelas Saleh.

Menurut Saleh, LHKPN yang ada di website KPK (Komisi Pemberantas Korupsi) adalah LHKPN pejabat tinggi, calon yang baru mau dilantik, dan juga orang-orang yang terjerat kasus, tidak semua LHKPN dimasukkan ke website tersebut.

 Oleh : Analuna Manullang / 14140110075

Sri Hartati

Sri Hartati, SH.

Sri Hartati wanita kelahiran Yogyakarta, 5 Oktober 1965 ini meraih gelar sarjana di Universitas Islam Syekh Yusuf yang berlokasi di Tangerang. Dalam status pernikahannya beliau pernah menjalani pernikahan dan mempunyai dua orang anak.           Beliau juga pernah menjabat di DPRD provinsi Banten dalam periode 2009 – 2014, dan pada periode kali ini juga beliau masih menjabat di fraksi yang sama yaitu PDI Perjuangan. Beliau mendapatkan perolehan suara sebanyak 18.260 suara dalam daerah pemilihan Banten 5.

Lokasi tempat tinggal beliau berada di perumahan Taman Royal yang berada di Kota Tangerang. Bila menempuh perjalanan dari perumahan Taman Royal menujur kantor pusat pemerintahan yang berada di Kota Serang itu bisa menghabiskan kurang lebih 2 jam jika tidak mendapatkan hambatan dalam perjalanan. Di perumahan tempat Sri Hartati tinggal sangat sunyi, sejuk, dan sepi. Bila di kelilingi perumahan tersebut sangat terlihat jelas perbedaan rumah beliau dengan rumah warga sekitar, karena adanya ornamen – ornamen Partai Demokrasi Perjuangan dan foto – foto anggota – anggota fraksi partai yang menjabat di pemerintahan Kota Serang  di halaman rumahnya.

Rumah beliau tinggi menjulang ke atas, terdapat miniatur kepala banteng, rumahnya dibaluti dengan cat berwarna merah dan putih yang identik dengan warna Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan halaman rumah yang kecil dan dipenuhi dengan ornamen partai, tepat di depan kediaman beliau terdapat dua buah motor dengan kelas motor besar.

Suasana pelataran rumah beliau pada siang itu sangat sepi dan tidak ada siapapun. Kemudian terlihat warga perumahan itu yang sedang duduk di halaman rumahnya, sayapun bertanya kepada warga tersebut mengenai kediaman Sri Hartati tersebut, namun sangat disayangkan warga yang saya tanyakan tidak mengetahui itu rumah siapa dan siapa Ibu Sri Hartati itu. Beralih ke posisi yang berbeda, mengingat di depan perumahan beliau terdapat post security, demi mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai rumah tersebut bertanyalah saya kepada security yang sedang berjaga di post.

Informasi yang saya dapat dari security adalah bahwa bu Sri Hartati ini tidak pernah ada di rumah bila pagi hingga menjelang malam. Ibu Sri Hartati berangkat menggunakan mobil pribadi , beliau berangkat pagi hari kurang lebih pukul 6 pagi mengingat kantor pemerintahannya berada di kota Serang. Kedua anak beliau pun sudah kerja namun masih tinggal bersamanya. Ibu Sri Hartati terkenal ramah dan peduli terhadap lingkungan sekitar seperti tetangga yang berada di sebelah rumahnya, lingkungan perumahan, keamanan dan acara-acara yang sering di gelar di tempatnya tinggal.

Selain menjadi DPRD Banten, bu Sri Hartati tidak mengeluti pekerjaan lain seperti usaha lain, beliau hanya fokus terhadap pekerjaan beliau menjadi DPRD Banten.

Penulis : A.S. Huda Ibrahim

Ella Nurlaella

“Menjadi anggota DPRD Banten memanglah bukan pekerjaan yang mudah” itulah yang diucapkan oleh Ella Nurlaella, salah seorang anggota DPRD Banten aktif yang tidak berbeda dengan ibu rumah tangga lainnya saat akhir pekan tiba. Wanita yang bernama lengkap Hj. Rt. Ella Nurlaella, SH.,M.Kn ini lahir di Serang pada tanggal 15 Juli 1969. Ella sapaan akrab beliau, memeluk agam Islam dari semenjak ia kecil. Saat ini Ella sudah menikah dengan seorang pria yang bernama Yana Kaking dan dikaruniai dua orang anak. Anak yang pertama adalah laki-laki dan anaknya yang kedua adalah perempuan. Saat ditemui di rumahnya di jalan Nusantara no 5 Ciceri Permai, Kecamatan Serang, Kota Serang, Ella tengah sibuk mengurus urusan rumah tangga seperti mencuci pakaian dan memasak untuk kedua buah hati serta suaminya yang tercinta. Di rumahnya terdapat dua buah mobil dan sebuah sepeda motor. Salah satu dari mobil yang ada adalah suzuki ertiga yang berasal dari kantor. Ella memilih menjadi anggota DPRD Banten karena menurutnya ini adalah panggilannya dan Ia ingin menjadi perantara antara rakyat dengan pemerintah. Disokong oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ella melangkah pada pemilihan anggota DPRD tahun 2014. Mendapatkan 9000 suara pada daerah pemilihan Banten 2 (Kabupaten Serang), membuat jalan Ella menuju kursi anggota semakin mulus. Lulusan S2 Universitas Jayabaya ini memang bisa menjadi teladan, karena selain menjadi anggota DPRD Banten akan tetapi Ia juga tetap tidak mengabaikan tugasnya sebagai ibu rumah tangga bagi keluarganya.

 

Penulis: Jody Virgio

 

Wakil Rakyat yang Bermanfaat bagi Masyarakat

Memulai karier politiknya dari pengurus di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sejak tahun 1999, hingga kini Tarmizi tetap berada dalam dunia yang membesarkannya. Bedanya, kini ia sudah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tangerang Selatan.

“Yang pertama karena suka, suka doang. Kemudian dari suka saya jadi pengurus,” tuturnya ketika ditemui di DPC PKB yang bertempat di Bambu Apus, Pamulang, Tangerang Selatan pada Selasa (10/1).

1484062436959

Tarmizi saat diwawancara di DPC PKB pada Selasa (10/1/2017).

Di ruang tamu DPC PKB yang dilengkapi empat sofa, Tarmizi bercerita mengenai latar belakangnya. Sebenarnya, ia merupakan guru agama yang mengajar di Sekolah Dasar Pelita Bangsa yang bertempat di Pamulang. Namun, ia melepaskan semua itu saat terjun ke dunia politik.

Tarmizi mengaku ia tertarik masuk ke PKB karena secara ideologis, partai tersebut sejalan dengan ideologi amaliah keseharian, ideologi yang baginya penting untuk dijunjung. Baginya, berada di PKB berarti menjaga warisan para kiai dan ulama yang mendirikan partai tersebut. Ia sempat vakum berkegiatan di PKB pada tahun 2004 dan kembali lagi menjadi pengurus tingkat kecamatan pada tahun 2009.

“Setelah jadi pengurus, PKB memberi peluang bagi para kadernya untuk ikut konstestasi di pemilu 2014, dan saya ikut, tentu dengan izin orang tua,” jelas lelaki berumur tiga puluh tujuh tahun ini.

Sejak tahun 1995, Tarmizi sudah aktif mengajar semenjak lulus dari madrasah dua tahun sebelumnya. Kemudian, ia melanjutkan pendidikan perkuliahannya di beberapa perguruan tinggi seperti UNJ, STKIP, hingga lulus dari Sekolah Tinggi Agama Islam Fathahillah (STAIF) di Serpong.

Meski sekarang Tarmizi sudah lebih fokus ke dunia politik ketimbang pendidikan, ia tetap mengajar di majelis-majelis, meski terbilang non-formal.

“Sebenarnya jadi guru juga sudah mempunyai manfaat. Begitu juga jadi guru bisa mentransformasi pengetahuan kepada anak-anak kita, bukan hanya sekadar pengetahuan, tetapi juga attitude dan etika kita ajarkan, sekaligus pendidikan moral. Tetapi kalau ingin memiliki manfaat lebih bagi masyarakat banyak, ya, itu di tingkat kebijakan, karena anggota DPRD itu pembuat kebijakan bersama-sama dengan pemerintah. Kebijakan-kebijakan masyarakat baik pendidikan, kesehatan, maupun sosial, itu namanya kita punya manfaat lebih,” jelas anggota DPRD dari fraksi Madani ini.

Tarmizi juga mengaku bahwa meninggalkan kariernya di bidang pendidikan demi “menyeberang” ke dunia politik bukanlah keputusan yang mudah. Namun, setelah berdiskusi dengan sang istri, ia kemudian memutuskan bahwa ia ingin masuk ke dunia yang lebih luas dan memiliki banyak manfaat.

“Meskipun saya tahu, dunia politik itu juga ibarat hutan rimba lah. Tetapi dengan niat dan mengikuti aturan, InsyaAllah ada manfaat yang sejalan,” tambahnya.

Berbicara mengenai mengikuti aturan, salah satu “aturan” yang harus ditaati Tarmizi sebagai wakil rakyat adalah untuk mengumpulkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan ini berisi harta bergerak dan tidak bergerak, surat-surat berharga, kas, dan setara kas, hutang, penghasilan pekerjaan, penghasilan usaha, hingga warisan. Dalam Pasal 5 di Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, tertulis mengenai kewajiban setiap penyelenggara negara yang di antaranya adalah ketersediaan untuk diperiksa kekayaannya serta kewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan sesudah menjabat.

Tarmizi sendiri mengaku telah melaporkan LHKPN miliknya dalam bentuk pajak pendapatan dan pajak penghasilan.

“Saya bingung mau melaporkan apa?” tuturnya. “Kalau harta kekayaan, saya nggak bisa melaporkan, harta kekayaan saya nggak punya. Saya punya rumah hanya ukuran enam puluh meter persegi dan itupun hasil usaha saya sebelum jadi dewan. Tapi tetap saya laporkan,” lanjut Tarmizi.

1484402419373

Rumah Tarmizi yang terletak di Jl. Villa Pamulang Mas, Bambu Apus, Pamulang, Tangerang Selatan.

Memang rumah Tarmizi yang beralamat di Jl. Villa Pamulan Mas RT 02/02 di kawasan Bambu Apus, Pamulang, dapat dikatakan terlihat sederhana dan tidak mencolok. Ia juga tak terlihat memiliki kendaraan pribadi ataupun memakai atribusi partai secara berlebihan.

Baginya, LHKPN penting untuk dilaporkan sebagai cara untuk mengetahui harta dan menjadi bentuk standarisasi penghasilan para anggota dewan. Tarmizi kemudian berpendapat bahwa baginya tak penting jika ia melaporkan atau tidak, tapi ia tetap menaati Undang-Undang.

“Karena saya bukan pejabat negara, maka tidak wajib. DPRD itu bukan pejabat negara, tapi masih dalam pemerintahan daerah.”

Selain itu, di luar menjabat sebagai anggota DPRD, Tarmizi tidak memiliki usaha sampingan. Walaupun memiliki keinginan untuk membuka usaha, tetapi waktunya sudah cukup tersita dengan urusan PKB ataupun DPRD TangSel.

“Karena background saya itu pengajar, saya bukan pengusaha ataupun orang yang kelebihan uang,” ungkap sang mantan guru agama ini.

Sebagai anggota dewan, Tarmizi memiliki keprihatinan terhadap beberapa isu di Tangerang Selatan. Salah satunya adalah dari sisi sosial. Ia berpendapat bahwa TangSel kini sudah menjadi kota dan memiliki kerawanan sosial yang lebih tinggi, contohnya di kota masyarakatnya cenderung lebih pasif dan permisif. Baginya hal ini terbukti dari adanya beberapa teroris yang menetap di TangSel sebelum kemudian ditangkap, lalu adanya komplain pembuatan vaksin palsu, dan beberapa masalah narkoba yang ditemukan.

Karena itu, kebijakan pemerintah kota utamanya adalah membangun sumber daya manusia. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan, penambahan pengetahuan, baik dari sisi pengetahuan formal (ditingkatkan anggaran pendidikannya) maupun yang non-formal.

“Tingkat kemiskinan di TangSel juga sudah tinggi, kalau melihat BSD tidak ada orang miskinnya, tapi begitu ke sekitarnya kan. Nah, itu menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menaikkan taraf hidup yang masih tergolong miskin,” ujar Tarmizi.

Ketika ditanya mengenai apa yang telah ia dan DPRD perbuat untuk menanggulangi permasalahan yang menjadi keprihatinannya ini, ia mengatakan bahwa DPRD lebih ke pembuat kebijakan, sedangkan untuk pelaksana teknis merupakan pemerintah.

Hingga sekarang Tarmizi masih yakin akan terus melanjutkan kariernya di dunia politik. Menurutnya, politik itu sebenarnya bertujuan mulia dan dengan politik seseorang dapat memiliki kekuasaan yang bermanfaat.

“Karena mau tidak mau, suka tidak suka, apa yang kita nikmati sekarang ini seperti kehidupan yang aman dan nayaman yang ada di negara ini, ya, akibat dari proses-proses politik,” sebutnya.

Tarmizi kemudian menambahkan bahwa baginya dunia politik memiliki seni  memimpin, kita jadi tahu berbagai macam karakter manusia. Karena lain kepala, pasti lain pemikiran. Maka karena banyaknya orang menjadikan seseorang luas berpikir dan luas bersikap.

“Terutama lapang, harus lapang lah kalau di bidang politik. Karena ada hal-hal yang bisa menggores hati, ada yang bisa menyenangkan juga. Tapi, ya, dibuat enak aja lah. Harus yakin bahwa bepolitik itu ada manfaatnya,” tutupnya.

Ditulis oleh: Valerie E. Dante/14140110452

Mencari Kebenaran di Tanah yang Baru Berumur 8 Tahun

Matahari kala itu seakan tak memiliki kawan ataupun lawan untuk menyinari kampus kami. Cahayanya yang langsung menerpa diriku dan dua orang kawanku saat itu, seketika memunculkan benda hitam yang berada tepat di bawah kaki kami. Bersamaan dengan munculnya benda tersebut, kami pun semakin semangat untuk mengetahui lebih jauh mengenai para wakil kami, mengetahui lebih dalam mengenai apa yang para wakil kami lakukan di atas sana, dan juga mengetahui keganjilan-keganjilan yang terjadi di antara para wakil kami, wakil rakyat Indonesia, terutama yang berada di daerah-daerah, terspesifikasi lagi yang berada di daerah-yang-baru-berumur-8 tahun, Tangerang Selatan.

**

Bukan hal yang baru memang, membayar pajak, membayar iuran, bahkan mungkin membayar pungutan liar, tentu hal tersebut menjadi sesuatu yang lumrah bagi Anda. Untuk Anda yang belum memasuki usia produktif, jangan pernah berpikir bahwa Anda tidak berhubungan sama sekali dengan suatu hal yang dinamakan ‘pajak’ ini. Ingat saat Anda membeli es krim di sebuah tempat yang memiliki ciri khas badut berwarna merah kuning garis-garis? Atau saat Anda membeli sepotong ayam di tempat yang dimiliki oleh seseorang bernama kolonel namun tidak sesuai dengan perawakannya yang layaknya seorang kakek-kakek berkacamata dengan rambut putih yang selalu menjadi ciri khasnya, apakah Anda mengingatnya? Ketika Anda membeli benda tersebut, Anda tentu sudah berhubungan langsung dengan sesuatu yang dinamakan pajak. Bahkan, Anda sudah menjadi seseorang yang membayar pajak. Hebat bukan?

Berbicara soal pajak, terutama di Indonesia, tentu selalu berkaitan dengan birokrasi kita yang ada di negara ini. Pajak selalu menjadi hal yang dihindari oleh para pelaku bisnis di Indonesia. Alasannya, bukan hanya karena mengurangi profit yang didapat, namun juga ketakutan mereka akan penyalahgunaan pajak yang disetorkan kepada negara.

Mengutip langsung dari website resmi Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, http://www.pajak.go.id , pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Ijinkan saya untuk mengulangi sepenggal kalimat, “….digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat”.

Seperti yang telah saya ungkap sebelumya, pajak yang didapatkan negara nantinya akan digunakan untuk keperluan negara. Keperluan disini menyangkut  peningkatan pelayanan kesehatan;  pembukaan lapangan kerja baru; pembangunan infrastruktur; pembangunan mutu pendidikan; perbaikan dan perawatan fasilitas publik; dan juga pembangunan fasiltas seperti gedung baru bagi para wakil rakyat yang tentunya guna menunjang kinerja mereka, dengan harapan ketika mendapat ruangan baru dengan fasiltas spa, kolam renang, dll, mereka menjadi lebih giat dalam memperjuangkan hak-hak rakyat. Sayangnya, hal terakhir ini akhirnya terpaksa berhenti karena ditolak oleh rakyat. Kira-kira, mengapa ditolak?

Berangkat dari ketakutan akan Indonesia yang semakin bobrok karena korupsi yang semakin meluas, salah satu presiden kita yang saat ini menjadi ketua umum partai kepala banteng tersebut, membuat suatu lembaga negara baru yang memang khusus dibentuk guna memberantas hal tersebut di Indonesia, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sejak tahun itu (2002), kasus korupsi di Indonesia semakin mencuat. Aset negara yang bernilai bermiliar miliar rupiah, harus hilang di tangan para manusia-manusia berrompi hitam dan menyebut dirinya wakil rakyat. Semakin bertambahnya usia, KPK pun semakin piawai dalam mengungkap korupsi di negara ini. Alhasil, rakyat pun menaruh harapan tinggi di pundak KPK.

**

Saat itu diriku termenung menatap lembaran HVS yang baru saja kucetak pagi, dikarenakan tinta printerku ternyata habis. Kertas tersebut berisi foto-foto dan beberapa penjelasan mengenai orang fotonya terdapat dalam lembaran tersebut. “Ini adalah wakil rakyat kalian. Kalian berhak tau apa yang mereka miliki, berapa aset mereka, dari mana saja mereka mendapatkan harta mereka”, ujar seseorang yang berada di depan kelas ku.

Sekedar informasi, seseorang yang berada di depan kelasku saat itu adalah pak Samiaji Bintang. Seorang manusia dengan intelektual yang sangat tinggi menurutku, dan memiliki sikap skeptis akan sesuatu yang luar biasa. Seseorang yang memakai kacamata dan tinggi badan kurang lebih 170 cm. Oh iya, beliau juga orang yang sangat menarik untukku karena ia satu-satunya kenalanku yang tidak menyukai koran terbesar di Indonesia saat ini. Tentunya, dia memiliki alasan yang kuat akan hal ini. Orang yang menarik. Percayalah.

Kembali kepercakapan tadi, kertas yang berada di hadapanku adalah data yang berisi daftar anggota DPRD Tangerang Selatan, yang terdiri dari 50 anggota. Dan seperti yang telah ku bilang sebelumnya, dalam kertas yang ku pegang terdapat data lengkap berupa foto, alamat, tanggal lahir, asal partai, dan komisi mereka di DPRD.

Pak Bintang kala itu menyadarkanku akan suatu hal, yakni wakil rakyat. Keingintahuanku pun cukup besar. Alhasil, aku menanyakan kepada dirinya bagaimana saya bisa mengetahui harta kekayaan mereka.

Baru aku tahu, ternyata KPK- lembaga yang diagung-agungkan oleh masyarakat- ternyata mengeluarkan suatu peraturan yakni setiap penyelenggara negara wajib menyerahkan data LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara), dan data tersebut bersifat terbuka, artinya setiap anggota masyarakat berhak untuk mengetahui data tersebut. Saat itu, aku pun sangat mengagumi kinerja KPK.

Tersadar akan kekagumanku akan kinerja KPK, lantas aku ingin mengetahui bagaimana cara agar kita dapat mengakses LHKPN tersebut. Ternyata, data LHKPN dapat kita cari tahu melalui website yang dibuat oleh KPK, yakni acch.kpk.go.id. Sekali lagi, KPK membuat diriku kagum.

Tak berhenti disitu, aku pun mencoba untuk mengetahui harta kekayaan yang dimiliki oleh wakil rakyatku. Meski aku bukan warga Tangerang Selatan, namun aku mencoba untuk mencaritahu LHKPN seseorang yang namanya ada di kertas yang kupegang saat itu, toh mereka juga termasuk penyelenggara negara kan?

Diriku terkejut sekaligus bingung ketika nama pertama yang kumasukkan di aplikasi tersebut, ternyata tidak terdaftar. Ah, mungkin yang satu ini belum dimasukkan datanya oleh KPK. Akupun mencoba satu, satu, satu, hingga akhirnya semua. Semua daftar yang ada di DPRD Tangerang Selatan ini telah kumasukkan namanya, namun tak ada hasilnya selain satu orang saja, yakni TB. Bayu Murdani, itupun data yang kudapatkan data tahun 2004.

Pikiran ku mengawang, pikiran ku terawang. Sikap skeptis mulai menaungi pikiranku, sehingga muncul berbagai pertanyaan dalam otakku. Dan yang paling kuat yakni, mengapa hal ini bisa terjadi?

**

“Yuk Ghas, Sel, udah keburu siang, takut gak di rumah nih. Bisa aja dia lagi di kantor, kan?”.

Kata-kata itu kuucapkan ketika hendak berkunjung ke rumah salah satu anggota DPRD. Singkat cerita, karena tidak bisa mendapatkan sama sekali data mengenai harta kekayaan mereka, alhasil pak Bintang meminta kami untuk melakukan metode ‘jemput bola’, atau mendatangi langsung rumahnya.

Kami dibagi menjadi beberapa kelompok, dan kelompokku yang terdiri dari lima orang anggota mendapatkan jatah untuk mencaritahu mengenai lima orang anggota DPRD Tangerang Selatan pula. Karena pas anggota kami terdiri dari lima orang dan bertugas untuk mencari tahu lima anggota DPRD pula, alhasil kami pun sepakat untuk mendapat jatah masing-masing satu orang, untuk kami cari tahu lebih dalam terkait persoalan yang telah ku jelaskan sebelumnya.

Aku mendapat kesempatan untuk mewawancarai seorang anggota DPRD Tangerang Selatan yang bernama Ledy M.P Butar Butar. Seorang anggota DPRD yang berada di Komisi I, dan memiliki rumah di daerah Pondok Jagung.

Motor kami pun melesat cukup kencang, mengingat cuaca yang entah mengapa hari ini terasa sangat menyengat dan waktu yang sudah sangat siang, sekitar pukul 13.30 WIB. “Ah, ku rasa tidak mungkin dapat menemui bu Ledy lagi hari ini”, gumamku dalam hati sembari kami memasuki suatu cluster dengan tulisan besar di depannya, Carissa.

Sekedar informasi, hari ini adalah ketiga kalinya kami datang ke tempat ini. Sebelumnya, kami sudah mencoba untuk mendatangi rumahnya, namun beliau selalu tidak ada di rumah. Meski demikian, kami telah memastikan melalui satpam yang menjaga bahwa benar rumah yang kerap kami datangi adalah rumah anggota DPRD, yakni bu Ledy.

Sesampainya disana, kami bertemu dengan sesosok wanita yang memakai baju lengan buntung merah ketat dan mengenakan celana jeans pendek. Beliau keluar dan seketika menyapa kami.

“Cari siapa tong?”, ucapnya dengan aksen nada Betawi dicampur sedikit kerasnya Batak.

“Permisi bu, benar ini rumahnya ibu Ledy anggota DPRD?”, ujar salah satu teman ku Axel, dengan nada lembut.

“Oh iya saya sendiri, mari-mari silahkan masuk dulu. Duh sebentar ya, masuk-masuk sini”, ujar bu Ledy kaget, sembari masuk ke kamarnya. Mungkin ingin mengganti pakaian yang ia kenakan, pikirku.

Kami pun masuk ke dalam rumah yang menurut saya minimalis. Rumah ini memiliki dua lantai. Di lantai satu terdapat dua kamar tidur, satu kamar mandi, sebuah ruang keluarga yang tampak dijadikan satu dengan ruang tamu, dan dapur dibagian ujungnya. Sedangkan di lantai dua, saya tidak memiliki kesempatan untuk mencari tahu apa yang terdapat di lantai dua tersebut.

Di ruang tamu bu Ledy, terdapat satu buah AC, kira-kira bertenaga ½ PK, kemudian satu LCD Samsung lengkap dengan speaker set merk GNG.

Meski rumah ini minimalis, nyatanya tetap dapat menampung dua unit mobil suzuki ertiga.

“Mau minum apa?”, kata-kata tersebut sontak membuat saya terbangun dari pandangan saya terhadap benda-benda yang terdapat di rumah bu Ledi. Ternyata, suara tersebut berasal dari seorang perempuan gemuk dengan kulit coklat, tinggi kira-kira 160cm yang berdiri di depan kami. Nadanya terdengar sangat ramah.

Gak usah repot-repot mbak, air putih saja”, jawabku dengan mencoba untuk membalasnya dengan nada yang ramah pula.

“Bikinin teh aja mbak tolong”, ucap bu Ledy sembari keluar dari kamarnya.

Dan seperti yang telah kuduga, beliau mengganti pakaiannya. Sedikit lebih rapi, namun tetap terlihat sangat santai. Dengan menggunakan baju merah bertuliskan DC di bagian depannya, dan celana panjang ¾ berwarna hitam yang ia kenakan, serta rambut yang ia ikat, seakan-akan memberikan gambaran bahwa dirinya merupakan pribadi yang ramah dan santai.

“Ada keperluan apa ni kemari?”, ujarnya santai.

Kemudian kami pun menjelaskan tujuan kami kesini. “Ah, kami hanya diminta untuk mengunjungi rumah para anggota DPRD TangSel saja kok bu”, ujar saya sembari tertawa-tawa kecil.

**

Dari percakapan dengan bu Ledy, diriku mendapat beberapa informasi penting yang sedikit membuka permasalahanku yang telah kujelaskan sebelumnya, namun beberapa justru semakin memperumit keadaan.

Yang pertama, mendengar cerita dari bu Ledy, dimana ia merupakan seorang perempuan yang memang telah memiliki karir sebelum menjadi anggota DPRD, yakni bekerja di bidang pemasaran dalam sebuah perusahaan penjualan mobil-mobil Eropa, dan suaminya yang memiliki usaha di bidang tekstil, memiliki konveksi dan penjahitnya sendiri, maka tak heran ia kini dapat memiliki rumah dan benda-benda lainnya seperti dua mobil ertiga yang disebutkan sebelumnya. Justru apabila boleh dibanding-bandingkan, rumah bu Ledy jauh lebih sederhana daripada rumah empat orang anggota DPRD lainnya yang harus kita wawancarai.

Kedua, menyangkut data LHKPN, bu Ledy mengatakan bahwa data tersebut telah baru diminta oleh KPK dan telah diserahkan kepada staf-stafnya pada awal tahun 2015. Padahal, mereka telah menjabat sejak tahun 2014.

Ketiga, masih terkait dengan LHKPN, ketika kami tanya mengapa di internet data LHKPN ibu belum terdaftar di KPK, bu Ledy juga bingung mengapa hal tersebut dapat terjadi. Alhasil, beliau pun menelpon stafnya dan menanyakan hal tersebut. Uniknya, bu Ledy terkesan marah dan mengaktifkan fitur loudspekaer pada ponselnya, sehingga kami pun bisa mendengar percakapan keduanya. Dan dari percakapan tersebut, stafnya mengatakan bahwa KPK memang dulu (tidak jelas spesifiknya kapan) pernah memberikan form pengisian data untuk LHKPN kepada anggota DRPD Tangsel. Namun, karena beberapa anggota melebihi batas waktu pengisian yang ditentukan, maka form tersebut belum diberikan kepada KPK, karena harus satu kesatuan (seluruh form anggota DPRD harus diserahkan bersama-sama, tidak boleh ada yang terpisah). Dan sekarang, ketika semuanya telah terkumpul, tidak ada lagi follow-up dari pihak KPK terkait dengan form LHKPN ini.

Keempat, ketika kami tanya kepada bu Ledy apakah LHKPN ini bersifat terbuka, beliau menjawab dengan tegas “ya terbuka dong”. Dan saat kami bertanya apakah ada data simpanan terkait form LHKPN tersebut, beliau berkata bahwa seluruh kopian data berada di staf/humas DPRD. Beliau mempersilahkan kami untuk mencari data beliau di staf/humas tersebut. Namun sekedar informasi, pada bulan Oktober 2016, kami telah mencoba untuk meminta data tersebut kepada pihak humas DPRD, namun tidak di respon. Mereka berkata bahwa permintaan izin kami akan diproses terlebih dahulu, dan nantinya kami akan dihubungi ketika ada perkembangan terkait hal tersebut. Sayangnya, hingga tahun 2016 menutup usianya, kami tidak dihubungi sama sekali. Kami telah mencoba untuk tetap menghubungi mereka sebelumnya, namun hanya diminta untuk menunggu hasil rapat.

Kelima, anggota DPRD ternyata membutuhkan waktu istirahat yang cukup panjang. Setidaknya dari informasi yang saya dapat dari bu Ledy, mereka masih ‘belum ada apa-apa’, sehingga sampai minggu kedua di bulan pertama tahun 2017 ini, mereka masih sibuk dengan urusan rumahnya masing-masing.

**

Pikiranku pun semakin berkembang saat ini. Berarti, siapakah yang patut disalahkan? Pihak DPRD Tangsel, atau pihak KPK?

Dalam website resmi KPK telah ditulis dengan jelas bahwa: “Bagi Penyelenggara Negara yang tidak memenuhi kewajiban LHKPN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, maka berdasarkan Pasal 20 undang-undang yang sama akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku”. Namun nyatanya, tidak ada sanksi administratif apapun kepada pihak DPRD. Mungkin sanksi ini tidak berlaku karena mereka hanya telat menyerahkan, toh sebenarnya semua sudah mengumpulkannya di staf.

Yakin?

Sejatinya, kami tidak dapat memastikan hal tersebut. Apabila memang semua data LHKPN masih berada di staf, mengapa tidak bisa kami cek kebenarannya? Mengapa kami harus menunggu begiti lama, hanya untuk sekedar mendapat respon positif dari pihak DPRD. Tidak, disini ada kejanggalan. Namun, kepada siapa kami mengadu? KPK?

Bukan tanpa usaha, sebelumnya beberapa teman kami dari kelas yang sama telah datang ke KPK untuk mendapat kejelasan mengenai ketidakadaan data LHKPN ini. Hasilnya, apabila data yang dicari belum ada pada situs acch, maka data tersebut masih dalam proses penginputan.

Pernahkah Anda berpikir, bila daerah yang dekat dengan ibukota saja masih dalam proses penginputan data, bagaimana dengan daerah lain seperti di Gorontalo, atau bahkan di Jayapura mungkin?

Aku tahu, mengolah dan memasukkan data para penyelenggara negara yang sangat banyak memang butuh usaha dan waktu yang tidak sedikit. Namun maaf, bagiku tiga tahun (2014 tahun terpilihnya anggota DPRD Tangsel hingga kini 2017) adalah waktu yang cukup lama. Apakah masih perlu tambahan waktu? Sampai kapan? Sampai mereka selesai menjabat dan bisa membawa pergi uang raky… ah, lupakan saja, itu hanya cerita masa lalu. Kan para wakil rakyat kita saat ini sudah berubah. Maaf atas luapakan emosiku barusan. Aku sungguh-sungguh meminta maaf.

Yang pasti, diriku sedikit kecewa saat ini. KPK yang sebelumnya kudewa-dewakan karena terobosan dan peraturan yang ia buat, ternyata tidak semanis yang terlihat. Peraturan yang ia buat sendiri, nyatanya hanya menjadi bumbu sampingan dalam usahanya untuk memperbaiki negara. Aku hanya kecewa, tidak marah kepada kalian. Aku hanya menduga, tidak menuduh. Aku hanya ingin memastikan pajak yang kubayarkan, digunakan untuk membangun negara ini menjadi lebih baik. Aku hanya ingin memastikan hak-hak ku, dapat diwujudkan oleh mereka para wakil rakyat, yang memang benar-benar berdedikasi tinggi untuk ku, untuk mereka, dan setidaknya untuk Tangerang Selatan ini.

-Rafael Ryandika

Journalism Student of Multimedia Nusantara University-

Dewi Indah Damayanti ketua fraksi Madani Gabungan Partai Nasdem dan PKB serta Sekretariat Jendral Partai Nasdem

Ketua fraksi Madani sekaligus Sekjen Partai Nasdem menjelaskan kisah hidupnya selama berkecimpung di dunia politik. Wanita lulusan sarjana ekonomi ini menceritakan bagaimana awalnya ia bisa bergabung pada partai politik. Sejak 2011 beliau mendaftarkan diri menjadi kader partai lalu sejak 2012 beliau menjadi bendahara di Partai Nasdem.

            Dewi Indah Damayanti S.E seorang anggota dari partai Nasional Demokrat mendaftarkan diri sebagai kader agar bisa  masuk ke dalam partai. Sejak pertama beliau hanya menjadi anggota dan kader partai. Dewi menjelaskan awal mula Nasdem, dimana awalnya itu adalah sebuah ormas, selama 2 tahun lalu berubah menjadi partai politik sejak 2011. Dahulu Dewi menjadi anggota biasa lalu ada sistem kepengurusan perwilayah  dari Dewan Perwakilan Daerah tangsel lalu ke Dewan Perwakilan Cabang (kecamatan). Saat itulah Dewi terpilih menjadi pengurus di Ciputat Timur.

img_20170112_162839_hdr

            Wanita kelahiran Tangerang, 28 Oktober 1969 tersebut mengaku secara pribadi tidak memiliki usaha sampingan. Segala harta kekayaan yang beliau miliki merupakan hasil dari gaji dan tunjangan selama beliau menjabat sebagai anggota dewan di Partai Nasdem.

            Sejak 2012 ada pencalonan calon legislatif  Dewi bersama tim mulai bergerak dan dipilih oleh kepegurusan untuk mewakili DPC tersebut. Dengan melakukan Dapil (daerah pemilihan) sesuai domisili, menggunakan sistem kocok nomor dan diurutkan. Di DPC  jadi bendahara tahun 2012 dan pada 2014 menjadi dewan lalu naik jabatan di DPRD Tangsel menjadi sekertaris jendral. Lalu sejak menjadi anggota dewan membangun kantor di samping rumah untuk memudahkan rekan berkomunikasi.

IMG_20170112_163342_HDR.jpg

            Dewi sangat tidak terbuka untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh saya, yang menyangkut hal-hal pribadi seperti gaji, tunjangan, pekerjaan suami, fasilitas yang diperoleh, dan lain sebagainya. Beliau mengatakan hanya memiliki satu rumah, satu mobil pribadi, dan satu mobil dinas.

            “Yahh ibu mana ada datanya semua laporan harta itu saya tulis didalam form lalu saya kembalikan ke kantor, staff saya yang mengurus. Oh sudah, saya sudah melaporkan LHKPN pada tahun 2016, bukan hanya gaji dan tunjangan saja yang saya laporkan namun harta sekecil apapun seperti emas 1 gram juga saya laporkan pokoknya semua benda bergerak maupun tidak bergerak pasti saya laporkan, jadi urusan sudah diberi ke KPK atau belum saya tidak tau menau, lagipula sebenarnya untuk hal seperti itu kan urusan pribadi ya cuman mungkin supaya ada transparansi nya kepada masyarakat jadi harus melaporkan”, Ujar Dewi ketika ditanyakan mengenai jumlah harta kekayaan.

img_20170112_150537

            Setiap senin dan kamis kegiatan anggota dewan adalah mengadakan rapat pimpinan, sisanya kunjungan kerja daerah tangsel bahkan keluar daerah untuk melakukan studi banding. Saat sudah dilantik menjadi anggota dewan harus memiliki fraksi dan komisi sebagai bagian dari program kerja DPRD. Terdiri dari 3 pekerjaan yakni pengawasan (controlling), anggaran (budgeting), legislasi (peraturan daerah).

            Di Tangsel ada komisi 1 sampai dengan 4 isinya adalah gabungan fraksi. Komisi I pemerintahan dan hukum, tugasnya mengawasi pekerjaan pemerintahan seperti dinas sosial. Komisi II kesejahteraan masyarakat tugasnya berhubungan dengan kesehatan, sekolah gratis, dan koprasi. Komisi III pendapatan, tugasnya mengawasi bangunan yang ada di Tangsel dari jasa perhotelan dan pajak bangunan. Tugasnya hanya mengawasi hotel, restoran, rs lalu di laporkan lagi ke Pemerintah Kota (Pemkot). Komisi IV adalah infrastuktur, yang berhubungan dengan pekerjaan umum, dan dinas tata kota. Itu adalah program pemerintah lalu komisi-komisi inilah yang mengawasi.

img_20170112_150733

            Dewi tidak menyebutkan nominal pendapatan pokok dan tunjangannya. Untuk gaji beliau hanya menyebutkan hampir sama dengan Pegawai Negri Sipil (PNS) yakni 4 – 5 juta namun untuk tunjangan berkisar dari 15 – 20 juta rupiah. Dewi memiliki satu mobil dinas Toyota Kijang Innova, mobil pribadi Honda CRV, dan 4 sepeda motor diantaranya Honda PCX, Honda Beat, Yamaha Mio, Suzuki Satria FU.

img_20170112_150602

            Menurut LHKPN, setiap penyelenggara Negara memiliki kewajiban untuk melaporkan harta kekayaan yang sudah diatur dan ditetapkan dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi No. KEP. 07/KPK/02/2005 tentang tata cara pendaftaraan, penerimaan, dan pengumuman laporan harta kekayaan penyelenggara Negara.

(https://acch.kpk.go.id/id/statistik/statistik-lhkpn)

IMG_20170112_162317.jpg

Dibuat oleh : ANNISA PUTRI H

 

 

Siti Chodijah, Wakil Rakyat dari Partai PKS

siti
Wanita kelahiran Bandung, 16 September 1971 ini merupakan salah satu anggota DPRD periode 2014-2019, wilayah Tangerang Selatan. Wanita yang bernama Siti Chodijah ini, kini menjabat sebagai salah satu ketua PKS (Partai Keadilan Sosial ) dan juga Seketaris Komisi 1 bidang Pemerintahan.
Sosok wanita yang sehari-hari menggunakan kerudung di kepalanya membuktikan bahwa ia adalah seorang muslimah. Siti, merupakan wanita yang aktif dalam kegiatan keagamaan maupun dinas pemerintahan. Siti, juga kini memiliki kesibukan tersendiri dengan menjadi salah satu timses atau tim sukses dari calon gubernur banten Wahidin Halim dan Andika Hazrumy.
Melalui blog pribadinya Siti mengatakan bahwa ia berupaya untuk lebih peduli terhadap isu lingkungan hidup dan juga lingkungan sosial kemasyarakatan. Ia telah mendirikan Forum Peduli Lingkungan Hidup bersama dengan beberapa temannya yang memiliki komitmen yang sama.
Berlokasi di Perum Bintaro Blok A no 9 RT 06/02 Jurangmangu Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Jalan menuju ke rumah beliau sangat sulit di akses. Harus melalui banyak gang-gang kecil. Untuk sampai ke lokasi kami menggunakan bantuan GPS dan juga bertanya kepada banyak warga sekitar. Sebelumnya kami juga sudah berencana untuk pergi kantor kelurahan Juramanggu untuk mengecek kebenaran mengenai alamat yang ditulis di website DPRD Tangerang.
Gang –gang kecil dan jalanan yang sempit itu hanya bisa dilalui satu jalur. Selain itu untuk sampai ke lokasi yang dituju, kami menemukan jalanan rusak yang bahkan ditengahnya terdapat lubang besar. Sebagai seorang yang bekerja di ranah pemerintahan bukankah seharusnya memperhatikan akses yang ditujukan untuk banyak orang termaksud warga sekitar? itulah hal yan pertamakali saya pikirkan ketika memasuki kawasan tempat ibu Siti tinggal.

gb1jpg
Akhirnya Kami mememukan kantor kelurahan dan masuk kedalamnya untuk bertanya. Disana seorang bapak menunjukkan lokasi yang berjarak kurang lebih 1 km dari kelurahan.
“Oh, rumah ibu Siti… lokasi nya tidak jauh dari sini, itu loh yang dekat dengan perumahan di sebrang. Nanti tanya saja kepada orang sana..” sahut bapak tersebut sambil menunjukkan tangan nya menunjuk ke arah rumah di seberang.
Akhirnya kami pun mengikuti arahan dari bapak tersebut dan bertanya dengan salah satu warga.Sepertinya sosok Siti Khodijah ini sudah dikenal di lingkungan rumahnya.
“Di belakang gang ini, ada rumah bertingkat. Nah, itu dia rumahnya..” sahut seorang warga.

gb5

 

gb2
Dan benar saja sebuah rumah tingkat yang dicat dengan warna orange dengan pagar berwarna hitam itu terlihat asri dan sejuk dengan banyaknya pohon-pohon serta tanaman hias. Dilihat dari rumah -rumah penduduk disekitarnya, rumah ibu Siti terlihat lebih terawat dan lebih modern. Namun, rumah tersebut terlihat sepi. Kami sudah mengetuk rumah tersebut namun tidak ada yang membukakan pintu. Mungkin tidak ada orang di tempat.  Dan terparkir sebuah mobil Suzuki dengan plat merah terparkir di depan garasi rumah menandakan bahwa ada seorang pejabat yang berada di situ. Mungkin saja sang pemilik rumah pergi dengan kendaraan pribadinya lainnya. Akhirnya kami pun memutuskan untuk pergi ke lokasi anggota DPRD lainnya.

Penulis :  Jenice Claudia

 

 

Muda Berkarya untuk Masyarakat

          Menjadi manusia yang diberikan amanat oleh rakyat menjadi tanggung jawab yang besar dan bukan main-main. Dipilih rakyat berarti, menjadi wakil rakyat. Dan menjadi wakil rakyat berarti harus melayani rakyat. Anggota DPRD( Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ) menjadi salah satu cara melayani masyarakat. Ahmad Syawqi, S.Ds, dirinya adalah sosok pemuda yang berani berkarya untuk masyarakat. Pria kelahiran Jakarta 1986 ini masuk kedalam dunia politik dalam partai Gerakan Indonesia Raya(GERINDRA) . Selain berkarya untuk masyarakat, Ahmad Syawqi juga menjalani dunia bisnis yang sudah dia jalani sejak lulus kuliah dan hal ini menjadi pertanyaan bagi sebagian kalangan berapa penghasilan yang dirinya dapat karena menjalani dua pekerjaan sebagai anggota DPRD dan dunia bisnis.

           Pria kelahiran Jakarta ini merupakan anggota Komisi 1 DPRD Tangerang Selatan dan menurut data yang tercantum dirinya tinggal di jln. Pondok Cabe VI no 9A RT 03/01 Pamulang Tangerang Selatan. Tetapi saat di wawancara dengan memegang telepon gengam iphone 5 dan membuka rokok mild di kawasan Bumi Serpong Damai tepatnya di Alam Sutra Flavor Bliss ia mengaku mempunyai tempat tinggal di The Green BSD tetapi alamat tepatnya tidak diungkapkan.

     Tidak hanya menjadi anggota DPRD, seperti yang sudah disampaikan ia juga mempunyai 2 perusahaan swasta yang berada di daerah Bumi Serpong Damai dan daerah Jakarta. Dirinya memiliki 2 kantor swasta yang bergerak di bidang jasa yaitu advertising. Ia mengatakan pada dasarnya ia adalah seorang pengusaha dan mencoba peruntungan di dunia politik dan untungnya kepilih. Ia memiliki 2 kantor yang sama-sama bergerak di bidang advertising, tetapi menurut peraturan Undang-undang no 8 tahun 2012 Bab VII bagian ke satu  pasal 51 no 1 I tentang Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/ kota berbunyi “bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah(PPAT) atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan Negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan “ tetapi Ahmad Syawqi memiliki bisnis di bidang jasa yaitu advertising. Hal ini juga menjadi pertanyaan, dirinya adalah anggota DPRD Tangerang Selatan tetapi ia juga seorang pengusaha yang bergerak dibidang jasa dimana dalam peraturan tidak diijinkan .

      Disisi lain, Ahmad Syawqi adalah lulusan S-1 Universitas Trisakti jurusan Desain Komunikasi Visual (DKV), dirinya lebih senang sebagai pengusaha. Karena sebagai pengusaha tidak ada kepentingan sosial. Dirinya membuat perumpamaan, jika pengusaha memiliki duit 300 miliar maka dan membeli mobil 1 miliar maka itu adalah duit sendiri dan masyarakat akan menganggap itu duit sebagai pengusaha, tetapi jika memiliki pekerjaan yang double maka masyarakat akan lebih curiga dan sensitive.

        Ahmad Syawqi mencalonkan diri sebagai anggota DPRD pada umur 28, tergolong muda untuk menjalani amanat masyarakat. Tetapi dirinya yakin pindah dari seorang pengusaha menjadi anggota DPRD karena ia mengganggap ini adalah interest yang dia pikirkan saat ini ia memiliki keinginan nantinya melanjutkan dunia politiknya sebagai anggota  dewan kembali, entah di Tangerang Selatan atau di Provinsi tergantung partai menurut Ahmad Syawqi.

         Menjadi salah satu anggota DPRD termuda Ahmad Syawqi juga menjabat sebagai ketua fraksi partai GERINDRA selain itu dia juga adalah kentu Komite Nasional Pemuda Indonesia. Dia terpilih dalam Musda yang diselengarakan terakhir. Menjadi ketua fraksi di DPRD Tangerang Selatan dan menjadi ketua KNPI dan memiliki bisnis yang cukup besar membuat dirinya pusing akan hal LHKPN( Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara). Dirinya mengaku membuat LHKPN bahkan hingga 4 kali pertahunnya. Dirinya membuat secara detail dalam laporan LHKPN hingga gaji menjadi anggota DPRD juga dicantumkan. Dan LHKPN adalah syarat untuk menjadi anggota DPRD, dirinya mengaku sudah membuat LHKPN tetapi hingga saat ini  jika dilihat website KPK bagain LHKPN nama Ahmad Syawi belum tercantum LHKPN bahkan hampir seluruh anggota DPRD TangSel belum ada. Menurut Syawqi, LHKPN belum ada karena terlalu sulit dan rumit untuk mengurusnya dan menurut dirinya jika semua daerah sudah menjalankan keterbukaan publik maka LHKPN anggota di daerah bisa dilihat sayangnya Tangerang Selatan belum menjalankan menurut dirinya. Tetapi menurut undang-undang yang membahas tentang LHKPN yaitu  undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tantang Penyelengara Negara Yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, LHKPN menjadi wajib bagi penyelenggara Negara jika tidak memenuhi kewajiban makan akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

           Harta dan apa saja yang dirinya punya belum diketahui secara jelas, karena pada saat wawancara dirinya meminta untuk bertemu diluar saja. Dan sekarang Ahmad Syawqi juga tinggal di daerah The Green BSD dan di daerah pondok cabe, dimana rumah yang di daerah pondok cabe adalah rumah orang tua.

Oleh : Laurentius Aditya Bhagas Wicaksono/14140110224

Tuti Elfita, DPRD Banten 2 Periode

1479784056257

Tuti Elfita

Kali ini saya mempunyai tugas untuk mengunjungi ke rumah salah satu anggota DPRD provinsi Banten. Hari itu tepat di hari minggu sekitar pukul 18.00 saya ingin mendatangi sebuah rumah Ibu Tuti Elfita, perjalanan dari rumah saya mempunyai waktu tempuh 20 menit hingga sampai ke perumahan Beliau. Untuk sampai ke rumah beliau saya harus mencari alamat yang sudah saya siapkan. Sesekali saya bertanya kepada satpam dan kedua bertanya kepada bapak-bapak yang sedang duduk santai dibawah pohon rindang. Akhirnya saya pun mendapatkan rumahnya, rumah yang sangat sangat sederhana dan di luar dugaan saya. Pikir saya rumah seorang anggota DPRD itu selalu besar dan mewah. Akan tetapi, tidak dengan rumah yang satu ini.  Rumah yang terlihat dengan ukuran sedang dan lahan parkir yang cukup untuk 2 mobil, tanpa memastikan kembali benar atau tidak rumahnya saya pun mencoba untuk memasukinya. Dengan pintu gerbang berwarna hitam yang tak terkunci dan dua mobil berwarna bermerek Kijang Inova dan Chevrolet.

Niat saya pun coba masuk dan mengetuk pintu dalam. Dengan mengucapkan permisi akhirnya seeorang ibu-ibu keluar menghampiri saya. Ia bertanya “iya ada apa dek, cari siapa?” saya menjawab, bahwa mencari bu Tuti Elfita anggota DPRD provinsi Banten untuk mewawancarai beliau, dalam memenuhi mata kuliah indepth reporting. Ternyata ibu yang berhadapan saya sejak awal ini adalah Beliau lah, Ibu Tuti anggota DPRD dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

1479784071661_ink_li

Halaman depan rumah Tuti Elfita

Dengan sikapnya yang ramah, ia langsung menanyakan kembali maksud dan tujuan kedatangan saya. Saya pun menjelaskan dan langsung memulai obrolan yang sekalian tujuan wawancara. Keadaan rumah yang sepi, membuat suasana terasa sunyi karena hanya saya dan beliau pada saat itu.

Selain menjadi Dewan Perwakilan Rakyat, Perempuan dengan kelahiran Bukit Tinggi 12 November 1967 ini mempunyai kegiatan lain di rumah yaitu, sebagai guru mengaji kepada ibu-ibu sekitar. Beliau juga sebagai pengurus di Partai Keadilan Sejahtera, ketika saya menanyakan mengapa ibu tidak mendirikan sebuah usaha, menurutnya iya tidak ahli dan mempunyai waktu yang banyak untuk mendirikan usaha. Beliau menganggap dengan kegiatan beliau sekarang saja waktu beliau sudah terkuras banyak.

Lalu menurutnya, ia sebagai dewan perwakilan rakyat tidak mempunyai selip yang bernama “gaji”, melainkan uang representasi. Uang representasi pun mempunyai beberapa aturan yaitu dengan sebesar 75% dari uang representasi ketua DPRD Provinsi. Selain uang representasi menurut beliau juga dapat uang tunjangan lainnya, seperti uang tunjangan rumah.

Ibu Tuti Elfita ini sudah menjabat 2 kali dalam periode 2009 – 2014 dan 2014 – 2019 dalam fraksi PKS, saya pikir suami beliau juga mempunyai jabatan sama yang setidaknya pegawai negeri. Teryata suami beliau merupakan pegawai swasta yang berkerja di Garuda di bidang perawatan pesawat.

Hari semakin gelap, suara perumahan pun semakin sunyi hanya suara jangkrik yang sesekali terbunyi. Saya melihat wajah dari bu Tuti pun sudah cukup lelah, maka saya berniat untuk mengakhiri wawancara pada hari itu. Saya pun berpamitan pulang kepada Beliau dan kepada suami beliau yang sedang memainkan laptop di ruang lainnya.

Menjadi anggota DPRD seharusnya mengumpulkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara). Akan tetapi, ada saja anggota DPRD yang belum mengumpulkannya. Saya pernah mengunjungi kantor DPRD Banten yang berada di kota Serang. Saat saya datang ke sana, saya tidak langsung diberikan data LHKPN anggota DPRD. Melainkan, saya seperti dipersulit oleh pihak sana. Saya dioper terus menerus. Sampai akhirnya, saya mendapat ujung dari pencaharian saya. Yaitu dari bidang keuangan, Beliau berkata apabila ingin mengetahui data LHKPN datang saja langsung ke kantor KPK yang berada di Jakarta. Mereka juga tidak memiliki arsip sekalipun.

Lalu saya datang ke kantor KPK. Di sana dari pihak KPK menjelaskan, jika di web KPK (kpk.org.id) tidak terdaftar nama anggota DPRD maka orang tersebut belum mengumpulkan data yang lengkap. Hanya data lengkap saja yang baru bisa masuk ke web KPK. Ketika saya mengecek nama Ibu Tuti, nama Beliau tidak ada. Itu berarti, Beliau belum menyerahkan datanya dengan lengkap.

Ditulis oleh: Shela (14140110483)

Saprudin, Bendahara Fraksi Hanura

Pria berpeci hitam itu baru saja keluar dari mushola yang banyak didominasi keramik hijau yang berdiri kokoh diantara rumah warga. Ia berjalan menjauh dari musholah dan memasuki teras rumahnya.

Dindingnya di cat hijau, sedangkan kayu jendela dan pintunya berwarna putih. Pohon besar menjulang berdiri didepan rumahnya. Tak lupa beberapa pot juga berjajar didepan rumahnya.

Pria itu adalah Saprudin, bendahara dari fraksi Hanura sejak 2014 lalu. Penampilannya sederhana, hanya dengan peci, baju koko, dan sarung saat aku dan teman kelompok datang menghampirinya di rumah sang wakil rakyat itu.

Rumahnya pun sederhana. Di sana ia tinggal bersama istri dan kedua anaknya. Tapi ternyata rumah yang sedang dibangun tepat dibelakang rumah yang sedang ia tempati, merupakan rumah keduanya.

“Iya, mau saya bobol rumah yang ini”

Ia menceritakan awal mulai masuk kedalam dunia politik. Hobi menjadi salah satu alasan kenapa ia mancoba masuk kedalam dunia politik.

“Gini, pertama kita hobi ya. Kalau masuk partai itu kita harus dilandasi dengan hobi. Hobi untuk bergaul, hobi berorganiasi. Kalau kita tidak punya hobi berorganisasi, kita masuk partai itu untuk mencari uang.”

Hobinya itu membawa pria lulusan Universitas Az-zahra ini sampai pada menjadi seorang bendahara fraksi Hanura. Selain menjadi seorang bendara fraksi Hanura, ia juga adalah seorang pengusaha di bidang penyaluran jasa. Usahanya itu dimulai jauh sebelum ia menjadi wakil rakyat. Perusahaannya itu bernama Rajawali Mitra Kandias.

“Ya punya usaha kecil-kecilan. Saya buka usaha penyaluran security”

Tepat didepan rumah yang ia tempati, terdapat garasi terbuka yang muat untuk dua mobil. Disana ada satu mobil innova putih, dan mobil ertiga berwarna ungu.

Saat disinggu masalah pendapatan, ia menceritakan darimana saja pendapatan yang ia dapatkan selama ini. Pendapatan yang ia dapatkan selama ini adalah gaji pokok sebesar Rp 5.600.000, tunjangan sebesar Rp 24.000.000 hingga Rp 25.000.000 (sudah termasuk semua tunjangan yang didapatkan oleh setiap anggota dprd), dan uang dinas yang tidak sempat disebutkan.

“Ya cukuplah. Kalau tunjangan pendidikan enggak banyak, paling Rp 250.000 untuk umur anak hingga 21 tahun. Trus ada tunjangan rumah, tunjangan komunikasi.”

IMG_3939.JPG

Garasi mobil rumah Saprudin

IMG_3940.JPG

Depan rumah Saprudin (JL KP. Babakan no 123 RT 02/09 Pondok Benda, Tangsel)

IMG_3936.JPG

Musholah keluarga Saprudin

Penulis: Kania Luthfiani