Yeremia Mendrova, DPRD Banten Fraksi PDIP

1479784033292

Yeremia Mendrova

Sebuah rumah yang berbentuk minimalis berdiri tegak di Jl. Banjar Wijayaa, Blok A.12 No. 17, Cipondoh, Tangerang. Pagarnya yang berwana hitam menutupi sebuah mobil pajero hitam yang di parkir garasi rumah. Saat itu waktu sudah menunjukan pukul 19.00 WIB, keadaan di sekitar rumah tampak sepi. Pesimis akan bertemu dengan pemilik rumah, saya memberanikan diri untuk menekan bel. Tak lama terdengar sebuah suara lelaki paruh baya. “Ya, dari mana kalian?” Tanya lelaki tersebut. Saat saya menengok ke arah pintu utama, di sana  berdiri seorang pria mengenakan kaos berwarna putih. Orang itu adalah Yeremia Mendrova, seorang anggota DPRD Banten dari Fraksi PDIP.

20170106_095728_Ink_LI.jpg

Halaman depan rumah Yeremia Mendrova

Setelah menjelaskan alasan saya mendatangi kediamannya, ia memperbolehkan saya masuk dan melakukan wawancara. Di rumahnya terlihat anaknya yang bermain di lantai rumah. Saya mencoba memulai pembicaraan ringan, mengenai perkembangan di DPRD Banten. Ia memulainya dengan membahas tentang penggantian UU Nomor 32 Tahun 2004 menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang perubahan fungsi DPRD. Jika dulunya DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan kini berubah menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah (Perda), anggaran, dan pengawasan. Saat menjelaskan hal ini, ia terlihat bersemangat dengan artikulasi yang baik. Ia terlihat benar-benar memahami topik yang ia bicarakan.

Yeremia Mendrova baru kali ini menjabat sebagai anggota DPRD. Sebelumnya ia bekerja di bisnis telepon seluler. Ia menyampaikan perbedaan pendapatan dari kedua jenis pekerjaan tersebut. Jika dulu di bisnis telepon seluler pendapatannya bisa mencapai Rp 50 juta sebulan, di DPRD gajinya bahkan tidak mencapai sepersepuluhnya. Menurutnya, yang cukup membantu keuangan perbulannya adalah tunjangan yang diberikan pemerintah.

“Penghasilan tetap atau gaji pokok anggota DPRD itu kurang lebih harus 75% dari gaji Gubernur,” jelasnya. Terdengar sedikit nada jengkel dari cara pengucapannya. Gaji gubernur Banten saat ini berkisar Rp 3 juta belum bersama tunjangan. Ia mengungkapkan bahwa masyarakat kurang mengetahui tentang pendapatan mereka. Hal  inilah yang menyebabkan setiap gubernur meminta kenaikan gaji, masyarakat selalu kontra dengan keputusan tersebut, padahal jika gaji gubernur naik, maka gaji DPRD pun akan naik.

Tunjangan yang didapatkan anggota DPRD adalah Tunjangan Perumahan, Tunjangan Komunikasi Insentif dan tunjangan-tunjangan lainnya. Khusus tunjangan perumahan hanya diberikan kepada anggota yang tidak tinggal di rumah dinas. Sayangnya, DPRD Banten tidak memiliki rumah dinas, ini berarti setiap anggotanya pasti mendapatkan tunjangan perumahan.  Tunjangan perumahan yang didapatkan Yeremia Mendrova berjumlah kira-kira Rp 19 juta. Sedangkan tunjanagan Komunikasi Insentif yang ia dapatkan berjumlah kira-kira Rp 9 juta. Jadi jumlah pendapatan kotor Yeremia setiap bulan kurang lebih Rp 32 juta perbulan, sebelum dipotong pajak dan membayar iuran partai.

Hal ini meningkatkan rasa penasaran saya. Dengan gaji yang menurutnya sedikit untuk seorang anggota DPRD, apakah mereka diperbolehkan untuk memiliki usaha lain? “Usaha boleh saja, asalah jangan ada kaitannya dengan tugas sebagai anggota DPRD dan memakai anggaran,” jelasnya.

Hari sudah semakin malam. Rumahnya semakin terlihat sepi. Anak kecil yang tadinya bermain di lantai rumah sudah tidak terlihat. Saya melanjutkan wawancara mengenai Laporan Harta Kekayaan (LHKPN). Setiap penyelenggara negara wajib melaporkan LHKPN ke KPK. Menurut pernyataan Yeremia Medrova, ia sudah melaporkan LHKPN-nya. Melihat wajah ragu saya, ia langsung mengambil copy LHKPN yang dimilikinya. Ia memperlihatkan halaman-halaman yang sudah diisinya dengan cepat, saya tidak bisa melihat secara jelas angka-angka yang tertera di sana. Saya pun meminta ijin untuk mengambil gambar dari isi LHKPN miliknya. “aduh jangan, ini kan data pribadi. Tidak boleh difoto,” sanggahnya. Saya pun merasa aneh. Bukankah seorang pejabat negara harus memiliki transparansi pada masyarakat? Di peraturan KPK mengenai LHKPN, “Kewajiban Penyelenggara Negara Terkait LHKPN”, terdapat tiga poin kewajiban, yaitu

  1. Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat.
  2. Melaporkan harta kekayaan pada saat pertama kali menjabat, mutase, promosi, dan pension.
  3. Mengumumkan harta kekayaannya.

Dalam poin ketiga, sudah dijelaskan bahwa LHKPN wajib diumumkan ke publik. Bukankah penolakan Yeremia Mendrova untuk memperlihatkan LHKPN-nya merupakan pelanggaran? Saya sempat sedikit memaksakan untu melihat, namun akhirnya saya urungkan rasa penasaran tersebut dan pamit pulang.

Sebelum mengunjungi rumah Yeremia Mendrova, saya sempat mengunjungi kantor DPRD Banten untuk mencari LHKPN milik Yeremia Mendrova dan beberapa anggota lainnya. Dengan berbekal surat keterangan dari universitas, saya langsung mengunjungi bagian publikasi.

Sesampainya di sana saya langsung menanyakan tentang keberadaan LHKPN. Tiba-tiba suasanya kantor tersebut langsung hening. Mereka tidak mengetahui apa yang saya maksud. “Laporan Harta Kekayaan,” jelas saya. Mereka masih tidak mengerti dan menggiring saya ke bagian hukum. Masih tetap sama staf di sana masih terlihat bingung. Mereka menyuruh saya untuk meninggalkan surat keterangan universitas dan menunggu kabar. Setelah mereka mengatakan waktu kami menunggu akan berhari-hari, saya menolak untuk meninggalkan surat saya.  Muncul di pikiran saya, “mengapa sangat sulit untuk melihat LHKPN?” bahkan ada seorang staf yang mengatakan bahwa tidak ada LHKPN di DPRD. Ia juga mengatakan bahwa semua LHKPN hanya ada di KPK.

Di KPK, humas mereka hanya mengatakan bahwa semua data LHKPN sudah dicantumkan di website mereka. Saya langsung meminta untuk mengecek nama Yeremia Mendrova. Tidak ada yang muncul dari hasil pencarian. Saya pun langsung menanyakan apa artinya, padahal Yeremia mengaku sudah melaporkan LHKPN miliknya. Humas KPK hanya menyatakan bahwa tidak semua yang sudah melaporkan bisa langsung dimasukan ke website karena sebagian masih memiliki data-data yang belum terisi. Berarti berdasarkan penjelasan KPK, kemungkinan yang terjadi adalah, Yeremia Mendrova belum secara lengkap mengisi data LHKPN-nya atau ia memang belum melaporkan harta kekayaannya.

Beberapa hari setelahnya, saya merasa penasaran dengan pendapat masyarakat yang tinggal di sekitar rumah Yeremia Mendrova. Sebagai tetangga, pastinya mereka memiliki opini tersendiri terhadap sosok Yeremia Mendrova sehari-harinya, saat tidak berada di suasana pemerintahan.

“Menurut saya, dia kurang berbaur sama tetangga,” kata Muhammad Abit Fatin, sambil menyuci mobil di depan rumahnya. Ïa juga tak segan mengatakan bahwa Yeremia Mendrova merupakan orang yang kurang sopan. “Saya pernah main di ring basket (di pinggir jalan). Waktu itu mobilnya kena, terus langsung main (suruh) gusur aja.

Selain itu saya bertemu dengan Heri, satpam yang bertugas di pos dekat rumah Yeremia Mendrova. Ia pun setuju bahwa Yeremia Mendrova adalah orang yang kurang bersosialisasi. “Harusnya sebagai anggota dewan (wakil rakyat), lebih aktif di lingkungan tempat kerja dan juga di lingkungan warga sini. Dia kadang kalo pulang kerja hanya di rumah saja.” Menurutnya, selama bekerja di perumahan yang ditinggali Yeremia Mendrova, ia merasa Yeremia merupakan orang yang baik dan tidak pernah bermasalah.

Berhubungan dengan LHKPN, kedua orang ini memiliki pandangan yang sama. Menurut mereka melaporkan LHKPN adalah hal yang penting dan harus dilakukan oleh wakil rakyat. Itu membuktikan transparansi mereka dan menjamin masyarakat akan kemungkinan terjadinya korupsi.

Setelah saya bertanya tentang apa yang perlu diperbaiki di DPRD Banten, Muhammad Abit Fatin berpendapat bahwa DPRD Banten butuh seleksi yang lebih ketat lagi untuk mencari orang-orang yang benar-benar mau bekerja. Menurutnya saat ini pembangunan infratruktur masih belum serius dibenahi.

Ditulis oleh: Yosia Eklesia (14140110401)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s