Mulyanah Anwar dan Kesenangan Berpolitik Warisan Orangtua

“Kekayaan (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara –red.) itu pernah diminta, tapi terus nggak ada kabar lagi. Saya aja belom ngumpulin,” terang Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan Mulyanah Anwar ketika ditanyakan terkait LHKPN.

LHKPN merupakan singkatan dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang berisi laporan harta bergerak (tanah dan / atau bangunan), harta bergerak (alat transportasi dan mesin, dsb.), surat-surat berharga, kas dan setara kas, harta-harta lain selain yang disebutkan, hutang, penghasilan dari pekerjaan, penghasilan dari usaha, hingga warisan yang dimiliki penyelenggara negara terkait. LHKPN diwajibkan bagi para penyelenggara negara sejak diresmikannya Undang-Undang No.28 Tahun 1999. Dalam UU No.28 tersebut, di Pasal 5 dipaparkan mengenai kewajiban-kewajiban setiap penyelenggara negara, diantaranya adalah kewajiban untuk bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat (ayat 2), serta kewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat (ayat 3). Pelaporan kekayaan dalam undang-undang ini merujuk pada LHKPN yang wajib dikumpulkan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut situs Anti-Corruption Clearing House (ACCH) yang dibentuk KPK, jumlah wajib LHKPN per 31 Oktober 2016 sebanyak 307.059. Namun dari jumlah tersebut, penyelenggara negara yang mengumpulkan LHKPN baru sebanyak 132.161, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan LHKPN secara nasional per tanggal 31 Oktober 2016 adalah sebesar 43,04%. Data statistik tersebut dirinci lagi untuk setiap instansi yang terbagi menjadi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan BUMN/BUMD. Penyelenggara negara eksekutif yang wajib melapor terdapat 238.290 orang, dan yang belum pernah melapor sama sekali terdapat 58.292 orang. Penyelenggara negara yudikatif yang wajib melapor adalah 13.229 orang, dan yang belum pernah melapor sama sekali terdapat 1.599 orang. Untuk instansi BUMN/BUMD, yang wajib melapor adalah 27.984 instansi, dan yang belum pernah melaporkan sama sekali terdapat 5.244 instansi. Data yang cukup timpang muncul pada instansi legislatif. Penyelenggara negara legislatif yanf wajib LHKPN adalah 13.778 orang. 14,07% dari keseluruhan tersebut sudah melakukan pembaharuan LHKPN pada masa jabatan sekarang, dan 29,5% dari keseluruhan itu belum membaharui LHKPN-nya pada masa jabatan ini. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 70,57% penyelenggara legislatif yang yang sama sekali belum pernah mengumpulkan LHKPN. Persentase ini sangat timpang dibandingkan dengan persentase dari instansi-instansi lain.

Dalam Undang-Undang No.28 Tahun 1999 yang telah disebutkan sebelumnya, tepatnya dalam Pasal 20, dipaparkan sanksi untuk setiap penyelenggara negara yang tidak melaksanakan kewajibannya, termasuk kewajiban untuk melaporkan kekayaan, yaitu sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan atau sanksi pidana dan atau perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, sepertinya sanksi tersebut tidak berjalan dengan semestinya mengingat sejumlah anggota DPRD Tangsel yang sempat diwawancarai, termasuk Mulyanah Anwar dapat menjawab dengan cukup santai bahwa mereka belum mengumpulkan LHKPN yang sempat diminta oleh KPK.

mulyanah-_170114_0003

Mulyanah Anwar ketika diwawancarai di kediamannya (08/12/2016).

Mulyanah Anwar sendiri adalah seorang Anggota DPRD dari Partai Gerindra. Komisi III DPRD Tangsel tempatnya bekerja, bergerak di bidang keuangan. Keseharian Mulyanah diisi dengan tugas-tugas terkait pengelolaan keuangan daerah, perpajakan, retribusi, perusahaan daerah, perusahaan patungan, penanaman modal, perbankan, penanaman modal daerah, hingga bantuan keuangan. Hari-harinya dihabiskan di kantor untuk mengerjakan hal-hal seperti memeriksa laporan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hingga menyusun produk DPRD seperti Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), atau untuk bertugas di lapangan. Tugas ke lapangan yang biasa dilakukan Mulyanah misalnya adalah mengecek realisasi laporan anggaran dari komisi-komisi lain hingga mencari tahu program-program apa saja yang dapat dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Mulyanah, tugas untuk turun langsung ke lapangan seperti yang sudah dipaparkan bukanlah rutinitas sehari-hari, tapi hanya dilakukan dalam beberapa waktu sekali.

Kediaman Mulyanah terletak di Kelurahan Pisangan, Ciputat Timur. Rumahnya tidak terletak di perumahan elit, bahkan sejumlah jalanan menuju rumahnya pun hanya dapat dilewati satu jalur mobil. Mencari kediaman Mulyanah juga bukan hal yang mudah karena ternyata warga sekitar tidak banyak yang mengenal namanya, tapi lebih mengenal nama suaminya. Rumah yang berdekatan dengan rumah orangtuanya itu bertingkat tiga, tapi cukup sederhana untuk seorang dengan latar belakang seperti Mulyanah.

rumah-dprd_7821

Kediaman Mulyanah Anwar (Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan).

Ayah Mulyanah kini memiliki pabrik di Gunung Sindur. Usahanya adalah daur ulang alumunium. Kaleng-kaleng bekas minuman hingga bungkus obat diolah, dimasak, dilebur menjadi cairan, kemudian dicetak. Hasil cetakan tersebut kemudian dicairkan kembali sebagai bahan murni, lalu dijadikan bahan untuk membuat panci, penggorengan, hingga lampu jalan. Sebelumnya, ayah Mulyanah pernah bekerja dan menjadi orang kepercayaan di pabrik serupa hingga keluarganya pernah tinggal di pabrik tersebut ketika Mulyanah masih kecil. Usaha keluarga Mulyanah tidak hanya pabrik alumunium, suaminya bersama beberapa teman memiliki usaha properti, selain itu suaminya juga memiliki showroom untuk jual beli motor.

Sebelum menjadi anggota dewan, ibu dari empat anak ini sempat menceritakan bahwa pada mulanya ia sempat berprofesi sebagai perias pengantin. Ia belajar tata rias secara otodidak, dari buku dan seminar-seminar. Hasil pembelajarannya seringkali ia praktekkan pada saudara-saudara ataupun teman-temannya sebagai ajang latihan. Namun mengingat kesibukannya saat ini, ia tak sempat lagi melanjutkan pekerjaan merias pengantinnya.

Di tengah masih berlakunya budaya patriarki di Indonesia, orang-orang seringkali mempertanyakan apa yang membuat wanita ingin terjun ke politik, apa yang membuat wanita ingin ikut dalam pemerintahan. Menghadapi pertanyaan tersebut, Mulyanah menceritakan awal keterlibatannya di dunia politik.

“Pada dasarnya, saya hanya ibu rumah tangga. Terus karena memang dulu kan orangtua sering ikut-ikut politik, jadi simpatisan. Terus mungkin yang emang diturunin dari orangtua itu saya. Adik ada empat, mereka banyaknya di bola karirnya, pemain liga Indonesia. Yang mengikuti orangtua ya saya, hobi berpolitik.”

Keterlibatan Mulyanah di dunia politik sudah dipupuk sejak belia dari melihat orangtuanya menjadi simpatisan. Orangtua Mulyanah cukup aktif sebagai simpatisan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sehingga rumahnya seringkali dijadikan tempat diskusi aktivis-aktivis PDIP pada masanya. Kebiasaan tersebut kemudian menggiringnya untuk terjun langsung ke dunia politik, mulai dari membantu menjadi tim sukses teman yang nyalon, hingga kini menjadi anggota DPRD Tangsel.

“Saya ikut-ikutan aja di situ, seneng aja nimbrung kalau orang-orang lagi rapat di rumah saya. Setelah menikah, punya anak, saya ikut masuk ke Pengurus Anak Ranting Kelurahan Pisangan,” papar Mulyanah.

Setelah aktif menjadi Pengurus Ranting PDIP, Mulyanah memutuskan berpindah haluan ke Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Pilihannya pada Partai Gerindra salah satunya karena kekaguman Mulyanah pada figur Prabowo Subianto. Menurutnya, Prabowo adalah seorang yang nasionalis, dan program kerjanya pun bagus. Mulyanah pun akhirnya ikut nyalon dengan label barunya, Gerindra.

“Di gerindra itu awalnya bapak (ayah Mulyanah –red.) nanya, ‘siap nggak mau nyalon?’ Saya bilang, kalau nyalon sih saya nggak punya modal. Bapak bilang yang penting kita berbuat buat masyarakat. Siapa tahu, kalau kita berbuat di masyarakat, masyarakat juga memilih kita mengukurnya tidak dengan uang,” jelas Mulyanah.

hqdefault

Mulyanah Anwar dari Partai Gerindra mewakili masyarakat Kecamatan Ciputat Timur di DPRD Tangsel. (sumber: http://www.youtube.com)

Dari nasehat ayahnya, Mulyanah mulai ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan sekitar dan mulai dikenal masyarakat. Ini kemudian menutun Mulyanah memperoleh suara terbanyak dalam Pilkada dan mendapat satu kursi di DPRD untuk mewakili Kecamatan Ciputat Timur.

Dalam pelayanannya untuk masyarakat Ciputat Timur, Mulyanah seringkali mendapat bantuan dari rekan satu partainya, Sufmi Dasco Ahmad, anggota DPR RI. Bantuan yang sempat diberikan oleh Sufmi adalah makanan tambahan untuk bayi yang disumbangkan melalui posyandu, serta ambulans gratis yang terparkir persis di depan rumah Mulyanah.

sedf

Makanan bayi sumbangan anggota DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk disalurkan melalui posyandu di Ciputat Timur.

“Ini (ambulans –red.) saya dapat bantuan dari anggota DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Jadi ini dikasih ke saya untuk melayani masyarakat di dapil (daerah pemilihan – red.) dia. Dia itu kemarin nyalon di Dapil Banten 3, nah saya dapat untuk Ciputat Timur. Setiap dapil yang dekat sama dia dikasih sama dia. Ini pribadi dia, bukan dari partai.”

Menurut pernyataan Mulyanah, ambulans tersebut merupakan pemberian pribadi dari Sufmi Dasco Ahmad, sekalipun terpampang besar foto Sufmi dan Mulyanah beserta logo Gerindra pada ambulansnya. Mulyanah juga sempat memaparkan bahwa pengadaan ambulans tersebut bertujuan untuk pembesaran partai dan untuk ibadah.

“Siapa tahu dengan adanya ambulans ini, masyarakat yang sakit dan mudah-mudahan jangan sampai ada ya, ada yang meninggal, bisa dipergunakan. Sering dipakai, muter aja ini (ambulans –red.). Sekarang ini kita ibaratnya ibadah. Kita mau ibadah juga di samping untuk pembesaran partai. Kita juga ibadah untuk masyarakat, apalagi masyarakat yang tidak mampu.”

rumah-dprd_6782

Ambulans pemberian anggota DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk masyarakat sekitar Ciputat Timur.

“Kita ini melayani masyarakat, ambulans gratis. Siapapun, walaupun dia tadinya bukan pendukung saya, kalau dia masyarakat Ciputat Timur, ataupun dari kecamatan lain juga kenalan kita ada yang mau pinjam juga silakan pakai, buat masyarakat. Ibaratnya Gerindra juga berbuat lah buat masyarakat,” tambahnya.

Sebelum menjadi anggota dewan, Mulyanah mengakui bahwa dirinya tidak pernah mendapat pendidikan khusus secara resmi terkait politik. Ia belajar dari mengamati dan diskusi dengan orang-orang sekitarnya yang sudah lebih dulu berkecimpung di dunia politik, khususnya orangtuanya. Orangtua Mulyanah yang ‘menurunkan’ minat berpolitik pada Mulyanah memang aktif di PDIP pada masanya.

Menyimpulkan perjalanan berpolitiknya sebagai wakil rakyat, Mulyanah menyatakan kesenangannya sebagai anggota dewan adalah karena dapat berbuat bagi masyarakat. Di samping itu, ia juga menyadari perannya bukan sesuatu yang mudah karena menjadi sorotan masyarakat. Namun, hal tersebut tidak menjadi hambatan bagi kinerja Mulyanah.

“Kinerja kita juga dipantau sama masyarakat, jadi yang monitor itu banyak. Cuma, selagi kita jalannya bener, nggak melenceng macem-macem, ya enak-enak aja.”

Oleh : Ignatia Mariae Adeline (141401101014)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s