Mencari Kebenaran di Tanah yang Baru Berumur 8 Tahun

Matahari kala itu seakan tak memiliki kawan ataupun lawan untuk menyinari kampus kami. Cahayanya yang langsung menerpa diriku dan dua orang kawanku saat itu, seketika memunculkan benda hitam yang berada tepat di bawah kaki kami. Bersamaan dengan munculnya benda tersebut, kami pun semakin semangat untuk mengetahui lebih jauh mengenai para wakil kami, mengetahui lebih dalam mengenai apa yang para wakil kami lakukan di atas sana, dan juga mengetahui keganjilan-keganjilan yang terjadi di antara para wakil kami, wakil rakyat Indonesia, terutama yang berada di daerah-daerah, terspesifikasi lagi yang berada di daerah-yang-baru-berumur-8 tahun, Tangerang Selatan.

**

Bukan hal yang baru memang, membayar pajak, membayar iuran, bahkan mungkin membayar pungutan liar, tentu hal tersebut menjadi sesuatu yang lumrah bagi Anda. Untuk Anda yang belum memasuki usia produktif, jangan pernah berpikir bahwa Anda tidak berhubungan sama sekali dengan suatu hal yang dinamakan ‘pajak’ ini. Ingat saat Anda membeli es krim di sebuah tempat yang memiliki ciri khas badut berwarna merah kuning garis-garis? Atau saat Anda membeli sepotong ayam di tempat yang dimiliki oleh seseorang bernama kolonel namun tidak sesuai dengan perawakannya yang layaknya seorang kakek-kakek berkacamata dengan rambut putih yang selalu menjadi ciri khasnya, apakah Anda mengingatnya? Ketika Anda membeli benda tersebut, Anda tentu sudah berhubungan langsung dengan sesuatu yang dinamakan pajak. Bahkan, Anda sudah menjadi seseorang yang membayar pajak. Hebat bukan?

Berbicara soal pajak, terutama di Indonesia, tentu selalu berkaitan dengan birokrasi kita yang ada di negara ini. Pajak selalu menjadi hal yang dihindari oleh para pelaku bisnis di Indonesia. Alasannya, bukan hanya karena mengurangi profit yang didapat, namun juga ketakutan mereka akan penyalahgunaan pajak yang disetorkan kepada negara.

Mengutip langsung dari website resmi Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, http://www.pajak.go.id , pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Ijinkan saya untuk mengulangi sepenggal kalimat, “….digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat”.

Seperti yang telah saya ungkap sebelumya, pajak yang didapatkan negara nantinya akan digunakan untuk keperluan negara. Keperluan disini menyangkut  peningkatan pelayanan kesehatan;  pembukaan lapangan kerja baru; pembangunan infrastruktur; pembangunan mutu pendidikan; perbaikan dan perawatan fasilitas publik; dan juga pembangunan fasiltas seperti gedung baru bagi para wakil rakyat yang tentunya guna menunjang kinerja mereka, dengan harapan ketika mendapat ruangan baru dengan fasiltas spa, kolam renang, dll, mereka menjadi lebih giat dalam memperjuangkan hak-hak rakyat. Sayangnya, hal terakhir ini akhirnya terpaksa berhenti karena ditolak oleh rakyat. Kira-kira, mengapa ditolak?

Berangkat dari ketakutan akan Indonesia yang semakin bobrok karena korupsi yang semakin meluas, salah satu presiden kita yang saat ini menjadi ketua umum partai kepala banteng tersebut, membuat suatu lembaga negara baru yang memang khusus dibentuk guna memberantas hal tersebut di Indonesia, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sejak tahun itu (2002), kasus korupsi di Indonesia semakin mencuat. Aset negara yang bernilai bermiliar miliar rupiah, harus hilang di tangan para manusia-manusia berrompi hitam dan menyebut dirinya wakil rakyat. Semakin bertambahnya usia, KPK pun semakin piawai dalam mengungkap korupsi di negara ini. Alhasil, rakyat pun menaruh harapan tinggi di pundak KPK.

**

Saat itu diriku termenung menatap lembaran HVS yang baru saja kucetak pagi, dikarenakan tinta printerku ternyata habis. Kertas tersebut berisi foto-foto dan beberapa penjelasan mengenai orang fotonya terdapat dalam lembaran tersebut. “Ini adalah wakil rakyat kalian. Kalian berhak tau apa yang mereka miliki, berapa aset mereka, dari mana saja mereka mendapatkan harta mereka”, ujar seseorang yang berada di depan kelas ku.

Sekedar informasi, seseorang yang berada di depan kelasku saat itu adalah pak Samiaji Bintang. Seorang manusia dengan intelektual yang sangat tinggi menurutku, dan memiliki sikap skeptis akan sesuatu yang luar biasa. Seseorang yang memakai kacamata dan tinggi badan kurang lebih 170 cm. Oh iya, beliau juga orang yang sangat menarik untukku karena ia satu-satunya kenalanku yang tidak menyukai koran terbesar di Indonesia saat ini. Tentunya, dia memiliki alasan yang kuat akan hal ini. Orang yang menarik. Percayalah.

Kembali kepercakapan tadi, kertas yang berada di hadapanku adalah data yang berisi daftar anggota DPRD Tangerang Selatan, yang terdiri dari 50 anggota. Dan seperti yang telah ku bilang sebelumnya, dalam kertas yang ku pegang terdapat data lengkap berupa foto, alamat, tanggal lahir, asal partai, dan komisi mereka di DPRD.

Pak Bintang kala itu menyadarkanku akan suatu hal, yakni wakil rakyat. Keingintahuanku pun cukup besar. Alhasil, aku menanyakan kepada dirinya bagaimana saya bisa mengetahui harta kekayaan mereka.

Baru aku tahu, ternyata KPK- lembaga yang diagung-agungkan oleh masyarakat- ternyata mengeluarkan suatu peraturan yakni setiap penyelenggara negara wajib menyerahkan data LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara), dan data tersebut bersifat terbuka, artinya setiap anggota masyarakat berhak untuk mengetahui data tersebut. Saat itu, aku pun sangat mengagumi kinerja KPK.

Tersadar akan kekagumanku akan kinerja KPK, lantas aku ingin mengetahui bagaimana cara agar kita dapat mengakses LHKPN tersebut. Ternyata, data LHKPN dapat kita cari tahu melalui website yang dibuat oleh KPK, yakni acch.kpk.go.id. Sekali lagi, KPK membuat diriku kagum.

Tak berhenti disitu, aku pun mencoba untuk mengetahui harta kekayaan yang dimiliki oleh wakil rakyatku. Meski aku bukan warga Tangerang Selatan, namun aku mencoba untuk mencaritahu LHKPN seseorang yang namanya ada di kertas yang kupegang saat itu, toh mereka juga termasuk penyelenggara negara kan?

Diriku terkejut sekaligus bingung ketika nama pertama yang kumasukkan di aplikasi tersebut, ternyata tidak terdaftar. Ah, mungkin yang satu ini belum dimasukkan datanya oleh KPK. Akupun mencoba satu, satu, satu, hingga akhirnya semua. Semua daftar yang ada di DPRD Tangerang Selatan ini telah kumasukkan namanya, namun tak ada hasilnya selain satu orang saja, yakni TB. Bayu Murdani, itupun data yang kudapatkan data tahun 2004.

Pikiran ku mengawang, pikiran ku terawang. Sikap skeptis mulai menaungi pikiranku, sehingga muncul berbagai pertanyaan dalam otakku. Dan yang paling kuat yakni, mengapa hal ini bisa terjadi?

**

“Yuk Ghas, Sel, udah keburu siang, takut gak di rumah nih. Bisa aja dia lagi di kantor, kan?”.

Kata-kata itu kuucapkan ketika hendak berkunjung ke rumah salah satu anggota DPRD. Singkat cerita, karena tidak bisa mendapatkan sama sekali data mengenai harta kekayaan mereka, alhasil pak Bintang meminta kami untuk melakukan metode ‘jemput bola’, atau mendatangi langsung rumahnya.

Kami dibagi menjadi beberapa kelompok, dan kelompokku yang terdiri dari lima orang anggota mendapatkan jatah untuk mencaritahu mengenai lima orang anggota DPRD Tangerang Selatan pula. Karena pas anggota kami terdiri dari lima orang dan bertugas untuk mencari tahu lima anggota DPRD pula, alhasil kami pun sepakat untuk mendapat jatah masing-masing satu orang, untuk kami cari tahu lebih dalam terkait persoalan yang telah ku jelaskan sebelumnya.

Aku mendapat kesempatan untuk mewawancarai seorang anggota DPRD Tangerang Selatan yang bernama Ledy M.P Butar Butar. Seorang anggota DPRD yang berada di Komisi I, dan memiliki rumah di daerah Pondok Jagung.

Motor kami pun melesat cukup kencang, mengingat cuaca yang entah mengapa hari ini terasa sangat menyengat dan waktu yang sudah sangat siang, sekitar pukul 13.30 WIB. “Ah, ku rasa tidak mungkin dapat menemui bu Ledy lagi hari ini”, gumamku dalam hati sembari kami memasuki suatu cluster dengan tulisan besar di depannya, Carissa.

Sekedar informasi, hari ini adalah ketiga kalinya kami datang ke tempat ini. Sebelumnya, kami sudah mencoba untuk mendatangi rumahnya, namun beliau selalu tidak ada di rumah. Meski demikian, kami telah memastikan melalui satpam yang menjaga bahwa benar rumah yang kerap kami datangi adalah rumah anggota DPRD, yakni bu Ledy.

Sesampainya disana, kami bertemu dengan sesosok wanita yang memakai baju lengan buntung merah ketat dan mengenakan celana jeans pendek. Beliau keluar dan seketika menyapa kami.

“Cari siapa tong?”, ucapnya dengan aksen nada Betawi dicampur sedikit kerasnya Batak.

“Permisi bu, benar ini rumahnya ibu Ledy anggota DPRD?”, ujar salah satu teman ku Axel, dengan nada lembut.

“Oh iya saya sendiri, mari-mari silahkan masuk dulu. Duh sebentar ya, masuk-masuk sini”, ujar bu Ledy kaget, sembari masuk ke kamarnya. Mungkin ingin mengganti pakaian yang ia kenakan, pikirku.

Kami pun masuk ke dalam rumah yang menurut saya minimalis. Rumah ini memiliki dua lantai. Di lantai satu terdapat dua kamar tidur, satu kamar mandi, sebuah ruang keluarga yang tampak dijadikan satu dengan ruang tamu, dan dapur dibagian ujungnya. Sedangkan di lantai dua, saya tidak memiliki kesempatan untuk mencari tahu apa yang terdapat di lantai dua tersebut.

Di ruang tamu bu Ledy, terdapat satu buah AC, kira-kira bertenaga ½ PK, kemudian satu LCD Samsung lengkap dengan speaker set merk GNG.

Meski rumah ini minimalis, nyatanya tetap dapat menampung dua unit mobil suzuki ertiga.

“Mau minum apa?”, kata-kata tersebut sontak membuat saya terbangun dari pandangan saya terhadap benda-benda yang terdapat di rumah bu Ledi. Ternyata, suara tersebut berasal dari seorang perempuan gemuk dengan kulit coklat, tinggi kira-kira 160cm yang berdiri di depan kami. Nadanya terdengar sangat ramah.

Gak usah repot-repot mbak, air putih saja”, jawabku dengan mencoba untuk membalasnya dengan nada yang ramah pula.

“Bikinin teh aja mbak tolong”, ucap bu Ledy sembari keluar dari kamarnya.

Dan seperti yang telah kuduga, beliau mengganti pakaiannya. Sedikit lebih rapi, namun tetap terlihat sangat santai. Dengan menggunakan baju merah bertuliskan DC di bagian depannya, dan celana panjang ¾ berwarna hitam yang ia kenakan, serta rambut yang ia ikat, seakan-akan memberikan gambaran bahwa dirinya merupakan pribadi yang ramah dan santai.

“Ada keperluan apa ni kemari?”, ujarnya santai.

Kemudian kami pun menjelaskan tujuan kami kesini. “Ah, kami hanya diminta untuk mengunjungi rumah para anggota DPRD TangSel saja kok bu”, ujar saya sembari tertawa-tawa kecil.

**

Dari percakapan dengan bu Ledy, diriku mendapat beberapa informasi penting yang sedikit membuka permasalahanku yang telah kujelaskan sebelumnya, namun beberapa justru semakin memperumit keadaan.

Yang pertama, mendengar cerita dari bu Ledy, dimana ia merupakan seorang perempuan yang memang telah memiliki karir sebelum menjadi anggota DPRD, yakni bekerja di bidang pemasaran dalam sebuah perusahaan penjualan mobil-mobil Eropa, dan suaminya yang memiliki usaha di bidang tekstil, memiliki konveksi dan penjahitnya sendiri, maka tak heran ia kini dapat memiliki rumah dan benda-benda lainnya seperti dua mobil ertiga yang disebutkan sebelumnya. Justru apabila boleh dibanding-bandingkan, rumah bu Ledy jauh lebih sederhana daripada rumah empat orang anggota DPRD lainnya yang harus kita wawancarai.

Kedua, menyangkut data LHKPN, bu Ledy mengatakan bahwa data tersebut telah baru diminta oleh KPK dan telah diserahkan kepada staf-stafnya pada awal tahun 2015. Padahal, mereka telah menjabat sejak tahun 2014.

Ketiga, masih terkait dengan LHKPN, ketika kami tanya mengapa di internet data LHKPN ibu belum terdaftar di KPK, bu Ledy juga bingung mengapa hal tersebut dapat terjadi. Alhasil, beliau pun menelpon stafnya dan menanyakan hal tersebut. Uniknya, bu Ledy terkesan marah dan mengaktifkan fitur loudspekaer pada ponselnya, sehingga kami pun bisa mendengar percakapan keduanya. Dan dari percakapan tersebut, stafnya mengatakan bahwa KPK memang dulu (tidak jelas spesifiknya kapan) pernah memberikan form pengisian data untuk LHKPN kepada anggota DRPD Tangsel. Namun, karena beberapa anggota melebihi batas waktu pengisian yang ditentukan, maka form tersebut belum diberikan kepada KPK, karena harus satu kesatuan (seluruh form anggota DPRD harus diserahkan bersama-sama, tidak boleh ada yang terpisah). Dan sekarang, ketika semuanya telah terkumpul, tidak ada lagi follow-up dari pihak KPK terkait dengan form LHKPN ini.

Keempat, ketika kami tanya kepada bu Ledy apakah LHKPN ini bersifat terbuka, beliau menjawab dengan tegas “ya terbuka dong”. Dan saat kami bertanya apakah ada data simpanan terkait form LHKPN tersebut, beliau berkata bahwa seluruh kopian data berada di staf/humas DPRD. Beliau mempersilahkan kami untuk mencari data beliau di staf/humas tersebut. Namun sekedar informasi, pada bulan Oktober 2016, kami telah mencoba untuk meminta data tersebut kepada pihak humas DPRD, namun tidak di respon. Mereka berkata bahwa permintaan izin kami akan diproses terlebih dahulu, dan nantinya kami akan dihubungi ketika ada perkembangan terkait hal tersebut. Sayangnya, hingga tahun 2016 menutup usianya, kami tidak dihubungi sama sekali. Kami telah mencoba untuk tetap menghubungi mereka sebelumnya, namun hanya diminta untuk menunggu hasil rapat.

Kelima, anggota DPRD ternyata membutuhkan waktu istirahat yang cukup panjang. Setidaknya dari informasi yang saya dapat dari bu Ledy, mereka masih ‘belum ada apa-apa’, sehingga sampai minggu kedua di bulan pertama tahun 2017 ini, mereka masih sibuk dengan urusan rumahnya masing-masing.

**

Pikiranku pun semakin berkembang saat ini. Berarti, siapakah yang patut disalahkan? Pihak DPRD Tangsel, atau pihak KPK?

Dalam website resmi KPK telah ditulis dengan jelas bahwa: “Bagi Penyelenggara Negara yang tidak memenuhi kewajiban LHKPN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, maka berdasarkan Pasal 20 undang-undang yang sama akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku”. Namun nyatanya, tidak ada sanksi administratif apapun kepada pihak DPRD. Mungkin sanksi ini tidak berlaku karena mereka hanya telat menyerahkan, toh sebenarnya semua sudah mengumpulkannya di staf.

Yakin?

Sejatinya, kami tidak dapat memastikan hal tersebut. Apabila memang semua data LHKPN masih berada di staf, mengapa tidak bisa kami cek kebenarannya? Mengapa kami harus menunggu begiti lama, hanya untuk sekedar mendapat respon positif dari pihak DPRD. Tidak, disini ada kejanggalan. Namun, kepada siapa kami mengadu? KPK?

Bukan tanpa usaha, sebelumnya beberapa teman kami dari kelas yang sama telah datang ke KPK untuk mendapat kejelasan mengenai ketidakadaan data LHKPN ini. Hasilnya, apabila data yang dicari belum ada pada situs acch, maka data tersebut masih dalam proses penginputan.

Pernahkah Anda berpikir, bila daerah yang dekat dengan ibukota saja masih dalam proses penginputan data, bagaimana dengan daerah lain seperti di Gorontalo, atau bahkan di Jayapura mungkin?

Aku tahu, mengolah dan memasukkan data para penyelenggara negara yang sangat banyak memang butuh usaha dan waktu yang tidak sedikit. Namun maaf, bagiku tiga tahun (2014 tahun terpilihnya anggota DPRD Tangsel hingga kini 2017) adalah waktu yang cukup lama. Apakah masih perlu tambahan waktu? Sampai kapan? Sampai mereka selesai menjabat dan bisa membawa pergi uang raky… ah, lupakan saja, itu hanya cerita masa lalu. Kan para wakil rakyat kita saat ini sudah berubah. Maaf atas luapakan emosiku barusan. Aku sungguh-sungguh meminta maaf.

Yang pasti, diriku sedikit kecewa saat ini. KPK yang sebelumnya kudewa-dewakan karena terobosan dan peraturan yang ia buat, ternyata tidak semanis yang terlihat. Peraturan yang ia buat sendiri, nyatanya hanya menjadi bumbu sampingan dalam usahanya untuk memperbaiki negara. Aku hanya kecewa, tidak marah kepada kalian. Aku hanya menduga, tidak menuduh. Aku hanya ingin memastikan pajak yang kubayarkan, digunakan untuk membangun negara ini menjadi lebih baik. Aku hanya ingin memastikan hak-hak ku, dapat diwujudkan oleh mereka para wakil rakyat, yang memang benar-benar berdedikasi tinggi untuk ku, untuk mereka, dan setidaknya untuk Tangerang Selatan ini.

-Rafael Ryandika

Journalism Student of Multimedia Nusantara University-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s