Membantas Korupsi Melalui Tinjauan LHKP Pejabat Negara

“Rumah saya kan peninggalan kakek saya.”

Suatu bangunan yang mempunyai 390 ruangan tidur dari berbagai kategori dengan bertempat di Hotel Redtop, Pecenongan, DKI Jakarta berbintang empat itu digelar sebuah acara workshop. Workshop tersebut diadakan di lantai dua bangunan tersebut. Partai yang identik dengan warna kuning tersebut datang dari berbagai Kota di seluruh Indonesia untuk menghadiri workshop yang tengah diadakan.

“Pak, kalau boleh tahu workshop apa yang tengah berlangsung?” tanya saya.

Bapak Hj. Mujakir Zuhri menjawab, “Workshopnya yaaa seperti Gathering saja untuk anggota-anggota partai Golkar dari seluruh Indonesia.” Namun beliau tidak mengatakan tema khusus apa Workshop tersebut diadakan.

Kecurigaan muncul ketika saya tahu workshop tersebut diadakan dari pagi, kira-kira jam 9 hingga maghrib. Gathering atau Workshop seperti apa yang tengah diadakan? Pikiran tersebut bermunculan, namun ketika saya bertanya lagipun tetap jawabannya sama, “Ya, Gathering saja biar partai kita semakin erat hubungannya.”

Selepas bertanya mengenai workshop yang diadakan, saya membawa perbincangan menuju ke persiapan Pilkada yang akan berlangsung Februari 2017 mendatang. Tanggapan dan antusias beliau sangat baik dan sangat besar untuk mendukung calon kandidat yang diturunkan oleh partai yang identik dengan warna kuning tersebut.

Beliau mengatakan bahwa menjadi kandidat tidak membutuhkan persyaratan khusus mengenai pendidikan, asalkan calon kandidat dapat menyanggupi dan bertanggung jawab serta memiliki komitmen yang tinggi terhadap pekerjaannya maka ia sudah layak untuk menjadi calon kandidat. Tidak lepas dari track record calon kandidat, track record yang dimiliki pun harus positif dan tidak sedang menyandang kriminalitas saat periode tersebut.

Membicarakan mengenai track record, beliau menegaskan bahwa track record yang berupa history perjalanan hidup seseorang itulah yang dimaksud setidaknya, track record setingkat wilayahnya saja sudah layak untuk menjadi calon kandidat seperti Bupati, Walikota bahkan Gubernur sekalipun.

Terkait LHKPN, Pejabat Tinggi harus melaporkan harta kekayaan yang dimiliki kepada publik, hingga setingkat Kecamatan harus menyerahkan Harta Kekayaannya kepada pihak yang berwajib.

“Wajib, untuk menginformasikan harta kekayaan yang dimiliki pun ada caranya kita sebagai Dewan tidak perlu datang ke KPK untuk melaporkan. Karena di kantor kita memiliki sekretariat yang bertugas untuk menyerahkan form yang sudah di isi oleh Dewan. Nah, nanti baru diserahkan ke KPK untuk dipublikasi di web yang adik telah ketahui.” Ujar Bapak Unjak yang merupakan nama panggilannya.

Dengan jawaban yang tengah diberikan oleh beliau, saya juga menanyakan prosedur setelah form tengah diinput ke KPK, apakah ada tindak lanjut seperti tim penyidik yang melakukan pemeriksaan.

“Oh, tidak ada. Kecuali kalau orang tersebut terkena kriminal, nah dari form LHKPN yang sudah kita ajukan nanti akan diselidiki lagi oleh tim KPKnya sendiri.”

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberitahuan LHKPN setiap Pejabat Negara dijadikan data oleh KPK ataupun pihak berwenang jika suatu saat Pejabat tersebut sedang mendapati kasus. Beliau mengatakan bahwa sudah memenuhi persyaratan untuk melaporkan kekayaannya kepada publik yang dapat diakses melalui web acch.go.id namun saat saya memeriksanya di web tersebut tidak saya dapati laporan yang menunjukkan kekayaan yang beliau miliki. Saya sudah berusaha berbagai cara dari penulisan namanya, gelar, hingga titik koma saya coba untuk mencarinya, namun tidak tertera.

Entah pihak KPK yang belum menginputnya atau memang beliau yang belum menyerahkan laporan harta kekayaan yang memang harus disebarluaskan ke publik, seperti yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. Bahwa setiap Pejabat Negara mempunyai kewajiban terkait LHKPN untuk Bersedia diperiksa kekeyaannya sebelum, selama, dan sesudah menjabat; Melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pension; dan yang terakhir adalah mengumumkan harta kekayaannya.

Adapula sanksi bagi Pejabat Negara yang tidak memenuhi kewajiban LHKPN yang sudah diatur oleh Undang-undang nomor 28 tahun 1999 berdasarkan Pasal 20 Undang-undang yang sama akan dikenakan sanksi berupa administratif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Informasi yang saya dapati datang dari seorang sahabatnya yang tidak dapat saya sebutkan namanya, Drs. Hj. Mujakir Zuhri (Bapak Unjak) memiliki sebuah rumah tidak terlalu besar di daerah Tangerang, tepatnya dekat daerah Pakuhaji, saat saya telusuri memang benar rumah tersebut adalah milik bapak Haji Unjak, namun pada saat itu tidak didapati kendaraan yang berada di halaman rumahnya, mobil, motor, ataupun sepeda. Keadaan rumahnya begitu sepi. Ditumbuhi oleh beberapa pohon, cat yang sudah kusam dan halaman depan yang diberikan paving block agar terlihat lebih rapi. Rumahnya sederhana dan rumah itu merupakan peninggalan dari kakeknya.

“Yaa, selain menjadi Dewan. Bapak punya usaha kontrakan, 22 pintu. Di Kosambi.”

Sulit untuk menemukan dimana letak kontrakan beliau, karena daerahnya jauh dan lumayan terpencil. Dari pernyataan beliau, beliau tidak memiliki bisnis lain selain kontrakan.

“Kontrakan saja sudah cukup,” ujar beliau menegaskan.

Saya juga melakukan penelusuran melalui internet untuk mencari seputar kehidupan Drs. Hj. Mujakir Zuhri, namun tidak ada. Mulai dari search engine-google, hingga media sosial seperti instagram, facebook, twitter, hingga LinkedIn. Beliau sepertinya jauh sekali dengan teknologi.

Penulis: Esther Suhana Abdurahim

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s