Kami Bisa Negeri, Tapi Kami Belajar Swasta Cerita Tentang Wakil Ketua DPRD Tangerang Selatan: Saleh Asnawi

 

“Oh ada kamu nak, dari mana?”

“Dari UMN, bu”

“Sebentar, ya, bapaknya lagi mandi”

Itulah sapaan yang kami dapat setelah menunggu selama 8 menit, duduk di ruang tamu outdoor dengan suguhan dua teh manis, dibawah pantauan dua CCTV dan sebuah TV flat yang bergantung diatas kepala kami. Hiasan-hiasan dinding berupa keramik dan lukisan kaligrafi tulisan Arab lah yang pertama kali pandangan mata saya tangkap saat duduk di ruang tamu outdoor rumah wakil ketua DPRD Tangerang Selatan, Saleh Asnawi.

Dengan jilbab berwarna hijau tosca, dan baju batik dengan warna senada dan sedikit percikan warna merah muda, dan juga celana bahan hitam, istri dari Saleh Asnawi, Ibu Mahmuda, atau yang juga lebih sering dipanggil Ibu Saleh keluar dari rumahnya untuk menyapa kami.

“Semester berapa?”

“Lima”

“Anak-anak saya sudah pada selesai semua sih…”

Seorang ibu dari lima anak yang dulunya adalah seorang guru dan mengakhiri pengabdiannya di bidang pendidikan sebagai kepala sekolah ini mulai menceritakan pencapaian prestasi dari anak-anaknya dengan bangga dan antusias.

Didikan Swasta

Prestasi anak-anak Saleh yang begitu banyak diceritakan oleh bu Mahmuda, prestasi mereka dimulai dari pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, jatah pegawai negeri yang dimiliki pak Saleh pun tidak diambil untuk jadi proses ‘aji mumpung’, semua prestasi yang didapat adalah hasil kerja keras sendiri.

“Sekarang sudah jadi dewan Propinsi, dia kemarin jadi pengacara, kerja di bidang properti, karena bapaknya kan aslinya di bidang properti” cerita Mahmuda tentang anak pertamanya sambil tersenyum bangga,

“Kuliah di UPH (Universitas Pelita Harapan), lalu lanjut keterima di UI (Universitas Indonesia), notaris dia dapet peringkat, yang harusnya keluarin duit banyak kemarin cuma 13 juta,” tambah Mahmuda menceritakan pencapaian anaknya yang kedua,

“Sekarang di London, ngambil S2, beasiswa, dokter,” lanjut Mahmuda menceritakan prestasi anak ketiganya yang sudah merantau jauh hingga ke negara singgahsana kerajaan Inggris, kami mengangguk-anggukkan kepala, merasa kaget sekaligus bangga dengan pencapaian-pencapaian yang sudah dipaparkan,

“Yang nomor empat di SGU (Swiss German University), yang kelima, masih banyak, alhamdullilah anaknya pinter-pinter” jelas bu Mahmuda yang juga membuat kami mengelus dada sambil berkata “Puji Tuhan, bu”.

“Kalau anak-anaknya sekolahnya nggak bener, malu,” tutur bu Mahmuda setelah menjelaskan bahwa dulunya dirinya pernah mengabdi sebagai guru dan kepala sekolah di dinas. Setelah menyelesaikan masa mengabdinya di sekolah, bu Mahmuda kembali mengabdi untuk mengajar anak-anaknya di rumah, sementara pak Saleh bekerja dari pagi hingga malam.

“Kuncinya adalah dengan belajar yang tekun, karena kesuksesan itu tidak ada kata terima beres, tapi dengan susah payah, dengan belajar,” tutur bu Mahmuda, membuat kami mengangguk-angguk sambil tersenyum.

Prestasi-prestasi dari kelima anak Saleh Asnawi adalah hal pertama yang membuat kami kagum, cerita dibalik kesuksesan masing-masing anak yang juga diceritakan oleh Mahmuda juga menambah rasa kekaguman kami. Ibu dan bapak Saleh pun mengajarkan anak-anaknya untuk tekun belajar dan meraih cita-cita mereka masing-masing, tanpa melihat seberapa banyak harta yang dimiliki oleh orangtua sendiri.

“Kuncinya adalah tekun dulu, jangan lihat bapak punya uang, tapi juga tekunin bahwa ‘aku ini nggak ada apa-apa kalau aku nggak sekolah nggak bisa’, jadi kesempatan bapaknya punya uang untuk bayar sekolah, kita tekun belajar, gitu” jelas bu Mahmuda.

Mengabdi Sesudah Mapan

Saleh Asnawi menilai pekerjaan sebagai seorang dewan adalah sebuah pengabdian, mewakili masyarakat untuk bekerjasama dengan pemerintah untuk membangun sebuah daerah, dan dikerjakan oleh seorang yang sudah mapan.

Aktif berorganisasi memang sudah sejak muda Saleh lakukan, terbukti dari banyaknya ormas yang ia ikuti semasa mudanya, sejak SLA (Sekolah Lanjutan Atas) hingga S1 (Strata satu). Hal tersebut menjadi salah satu faktor dari banyaknya penawaran yang diberikan kepada Saleh semasa muda untuk masuk menjadi dewan pada saat umurnya masih 30-an.

“Waktu di daerah saya, di Lampung, ditawarin, supaya saya jadi dewan, cuman waktu itu saya rasa saya masih terlalu muda, belum terlalu banyak pengalaman, saya juga belum merasa sudah cukup, karena saya pikir kalau jadi anggota dewan itu memang harus kita betul-betul mengabdi kepada masyarakat,

artinya, saatnya kita jadi dewan itu harus pengabdian, bukan cari duit, kalau kita dalam keadaan masih serba membutuhkan lalu jadi anggota dewan, otomatis kita akan tergoda dengan korupsi, suap, sehingga kita tidak bisa mengimplementasikan apa yang menjadi harapan masyarakat,” jelas Saleh.

Saleh memulai kembali praktek berorganisasinya di partai setelah bisnis pengadaan lahan propertinya di Lampung dan di Tangerang sudah mapan pada tahun 1998. Kasus yang sempat membuatnya bangkrut pada tahun 88 tidak membuatnya menyerah, sebaliknya, Saleh berangkat ke Jakarta dengan bermodal kenalan tokoh-tokoh penting yang ada di Jakarta.

Dua periode mengabdi bagi masyarakat sudah dilakukan oleh bapak dari lima orang anak ini, dari tahun 2009 hingga tahun 2014 kemarin. Dalam dua periode tersebut, Saleh menjelaskan bahwa pendapatan yang ia dapat dari perusahaannya sudah cukup memenuhi kebutuhan hidupnya, sudah mapan, sehingga bisa berjalan sebagai dewan perwakilan rakyat.

“Tugas DPRD itu satu, membuat peraturan daerah, legistlasi namanya, baik usulan dari pemerintah maupun usulan dari dewan sendiri,

yang kedua tugas dewan itu menentukan anggaran belanja daerah, anggaran pembangunan, nah, anggaran pembangunan ini itu dibahas oleh dewan sama pemerintah,

tugas ketiga itu pengawasan, pengawasan itu dewan itu punya hak mengawasi pekerjaan pemerintah dalam rangka menjalankan anggaran atau peraturan yang kita buat tadi,” jelas Saleh.

LHKPN itu Privasi

Saleh Asnawi pun mempunyai pendapat bahwa LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara) merupakan sebuah hal yang privat dan tidak untuk konsumsi umum, dan calon-calon dewan pemula tidak harus dan tidak begitu penting untuk mengumpulkan LHKPN mereka.

“Kalau calon-calon pemula itu, nggak terlalu penting lah ya,” ujarnya.

LHKPN pun dijelaskan Saleh harus diinput setelah seorang calon sudah fix untuk menjadi seorang dewan. Hal itu wajib dilakukan bila seorang calon sudah menjadi dewan. Jangka waktu atau deadline untuk meng-input LHKPN pun ada, yaitu beberapa bulan setelah terpilih menjadi dewan.

“Biasanya kalau ada kasus baru dilihat (LHKPN), kalau dia (anggota dewan) ada kasus korupsi, di  cek LHKPN nya,” ujar Saleh.

LHKPN dan Tax Amnesty pun sudah di-input Saleh melalui pajak daerah yang nantinya akan diteruskan ke KPK.

Menurut Saleh, LHKPN bentuknya rahasia, bukan untuk konsumsi umum, kecuali jika ada hal-hal yang mengharuskan LHKPN tersebut menjadi harus dipublikasikan.

“Sebenarnya dirahasiakan ya, kecuali nanti kalau terjadi kasus, kalau jadi kasus baru di expose, ini kekayaan si ini, ini, ini,” jelas Saleh.

Menurut Saleh, LHKPN yang ada di website KPK (Komisi Pemberantas Korupsi) adalah LHKPN pejabat tinggi, calon yang baru mau dilantik, dan juga orang-orang yang terjerat kasus, tidak semua LHKPN dimasukkan ke website tersebut.

 Oleh : Analuna Manullang / 14140110075

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s