H. Aries Halawani

Kampung Kejaban di daerah Ciruas, Banten. Merupakan daerah yang berada di pinggiran kota Serang sebagai pusat pemerintahan provinsi Banten. Dari kantor pusat pemerintahan Banten, jaraknya mencapai 29,2 km dan memakan waktu  tempuh sekitar satu jam lebih dengan mobil. Cukup jauh ditambah dengan akses jalan banyak yang masih rusak dan sempit. Provinsi Banten terbilang merupakan provinsi yang masih muda, baru berdiri sendiri pada tahun 2000 setelah lepas dari Jawa Barat. Jadi, dari segi infrastruktur dan jalan, masih kurang memadai.

Setelah berkendara lebih dari satu jam dan bertanya kepada penduduk sekitar kota Serang tentang lokasi kampung Kejaban itu sendiri, akhirnya kami menemukan daerah tersebut. Maklum, kampung Kejaban tidak dapat kami temukan dalam mesin navigasi seperti waze atau google maps.

Mengapa disebut kampung? Karena memang daerah tersebut adalah daerah perkampungan, sebelah kanan dan kiri jalan adalah persawahan yang masih hijau, aktivitas pertanian warga yang masih terlihat, seperti membajak sawah, menanam padi, sampai ada anak anak yang bermain di saluran irigasi pertanian. Masih sangat tradisional.

Namun, ada satu yang sangat kontras di daerah kampung Kejaban. Ada sebuah rumah yang sangat besar dengan bendera partai Nasdem berkibar dengan tingginya. Itulah rumah anggota DPRD Banten dari fraksi Nasdem, Aries Halawani Rowiyan. Perbedaannya sangat kontras, karena rumahnya berada di perkampungan, tetangga tetangganya hanya memiliki rumah kecil yang sederhana. Sangat mudah jika ingin mengenali rumah Aries Halawani, saat saya bertanya kepada warga sekitar soal rumah Aries Halawani, mereka mengatakan “ mas tinggal putar balik, lurus saja terus dan cari rumah yang gede dan ada lambang tulisan HR di depan pagar rumahnya. Dan benar, sangat mudah untuk menemukan rumah tersebut.

BODY :

Singkat mengenai Aries Halawani Rowiyan atau yang dikenal masyarakat sekitar dengan nama haji Aries ini, merupakan anggota DPRD provinsi Banten dari fraksi Nasdem dan bekerja di bidang ekonomi atau komisi II di DPRD tepatnya di bidang perekonomian. Bidang Perekonomian meliputi: Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Pertanian, Ketahanan Pangan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan, Perkebunan, Kehutanan, Logistik, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.. Beliau menjabat sebagai perwakilan rakyat pada periode 2014 -2019 lewat proses pemilu atau pemilihan anggota legislatif.

Sebelum menjabat sebagai anggota DPRD Banten, beliau menjabat sebagai sekretariat DPRD provinsi DKI Jakarta dari tahun 2008 sampai tahun 2011. Aries Halawani mempunyai track record yang buruk sebagai pejabat pemerintahan. Pada saat masa jabatannya di pemprov DKI Jakarta, ia pernah tersandung kasus korupsi yang membuat dirinya harus masuk penjara.

Ia terjerat kasus korupsi pengadaan jasa kajian kapasitas lembaga atau JKKL DKI Jakarta pada tahun 2008 sebesar 27,3 milliar rupiah. Karena ini ia dijatuhi hukuman penjara 2 tahun oleh PN Jakarta Pusat, dari tahun 2010 sampai tahun 2012. Hal ini sempat menimbulkan perdebatan mengenai masalah track recordnya dan keputusannya untuk maju dalam pemilihan anggota legislatif provinsi Banten.

Menurut undang undang nomor 8 tahun 2012 pasal 50 (2), menyebutkan bahwa setiap bakal calon anggota legislatif wajib untuk menyertakan surat keterangan dari kepolisian mengenai tidak pernah tersangkut kasus pidana dari kepolisian negara republik Indonesia setempat. Dan Aries Halawani dituding melakukan pemalsuan surat keterangan tersebut. Dan juga disebutkan dalam undang undang bahwa setidaknya harus ada jarak 5 tahun dari kasus terakhir yang dipidanakan pada seorang bakal calon anggota legislatif.

Sedangkan, Aries Halawani baru 2 tahun keluar dari penjara pada tahun 2012 dari waktu pemilihan legislatif yaitu tahun 2014. Ini yang dipermasalahkan oleh rekan Aries di partai Nasdem. Sedangkan untuk prestasi yang pernah dicapai, Aries Halawani tidak mempunyai prestasi yang signifikan.

Rumah Aries Halawani yang terletak di Ciracas, Serang, Banten bisa dibilang salah satu rumah terbesar di daerah itu. Rumahnya memang hanya satu lantai, namun tanahnya terlihat cukup luas. Mungkin bisa mencapai 800 m2 kurang lebihnya. Dan benar menurut perkataan salah satu tetangganya yang notabene adalah penjaga rumah Aries Halawani, tanah kosong di sebelah rumah Aries Halawani rencananya akan dibangun sebuah rumah makan tapi menurut penjaga rumah tersebut, itu mungkin masih lama akan dibangun.

Pada saat itu, Aries Halawani sedang dinas keluar kota. Memang rumahnya terlihat sepi, tidak ada mobil yang di parkir di garasi, hanya ada satu motor saja. Kemudian pada kesempatan berikutnya, berjarak sekitar 1 bulan, saya kembali datang ke rumah Aries Halawani. Namun sayang, karena saya tidak membuat janji, Aries Halawani tidak bisa menerima saya. Surat pengantar dari kampus tidak cukup untuk membuat saya masuk ke dalam rumah Aries Halawani.

Karena hal tersebut, fokus saya alihkan kepada harta kekayaan dari Aries Halawani yang dapat kami temukan di LHKPN dari KPK. LHKPN adalah sebuah laporan yang berisi tentang semua harta kekayaan yang dimiliki baik yang bergerak ataupun tidak bergerak bila ingin menjadi pejabat negara. Salah satu dari kami ditugaskan untuk mencari LHKPN tersebut.

Namun, hasil yang kami dapatkan cukup  mengejutkan. Menurut teman yang pergi ke KPK untuk meminta LHKPN, mendapat jawaban bahwa melaporkan LHKPN bukan merupakan sesuatu yang menjadi sebuah kewajiban. Dan benar, saya mencoba untuk mencari nama Aries Halawani dalam daftar LHKPN yang terdaftar di website KPK, hasilnya 0 atau tidak ditemukan data LHKPN milik Aries Halawani. Bisa saja merupakan cacat website, tapi apapun itu sangat aneh jika tidak harus mendaftarkan LHKPN.

 

Dapat dilihat pada data yang dikeluarkan oleh KPK mengenai pelaporan LHKPN oleh pejabat negara. Terlihat dari tahun ke tahun, jumlah wajib lapor selalu lebih besar daripada jumlah pelaporan. Terlebih yang menjadi fokus adalah pada tahun 2016, dimana jumlah antara wajib lapor dan pelaporan sangat timpang. Data ini memang merupakan data update per Oktober 2016, namun, jumlahnya sangat mengejutkan.

Padahal kewajiban bagi pejabat negara untuk melaporkan harta kekayaan mereka sudah tertuang dalam :

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi; dan
  3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

 

Lalu apa yang menjadi dasar Aries Halawani, dalam kasus ini saya asumsikan ia tidak melaporkan harta kekayaannya, karena memang tidak dapat saya temukan. Karena sudah seharusnya seorang pejabat melaporkan hartanya agar tercipta sebuah transparansi.

 

ENDING :

 

Apa yang menjadi amanat undang undang sudah sepatutnya di jalankan oleh setiap warga negara, termasuk pejabat pemerintah. Lewat laporan ini saya berharap kedepannya kinerja pejabat dan pelaksanaan undang undang bisa menjadi lebih baik lagi.

 

 

 

LINK BERITA :

http://poskotanews.com/2015/06/13/status-mantan-napi-anggota-dprd-banten-dipersoalkan/

 

Penulis: Danial Raynald

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETA :

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s