Ananta Wahana, Anggota DPRD Harus Mengumpulkan LHKPN

20161120_145812.jpg

Sore itu terlihat sepi dengan rumah yang terbilang lua, namun tak bertingkat. Suara sunyi pun menghiasi sekitar rumahnya. Ketika berada di depan rumah, saya mengetuk pagar rumahnya. Setelahnya datanglah lelaki muda berumur kisaran 30 tahun. Mereka menyapa dan memperslahkan saya masuk. Lalu, terlihat seorang lelaki paru baya menyapa saya dengan sangat ramah. Di garasi mobil terdapat tiga mobil, yaitu mobil Toyota Altis, Toyota Avanza, dan Honda Brio. Total dari ketiga mobil tersebut kurang lebih 500 juta. Dia adalah Ananta Wahana Anggota DPRD Provinsi Banten. Dengan pekerjaannya sebagai anggota DPRD Provinsi Banten yang gajinya tidak mencapai puluhan juta, bagaimana dia bisa mendapatkan mobil sampai 500 juta?

20161120_150020

Halaman depan rumah Ananta Wahana

Bapak Ananta Wahana kini bekerja di partai DPD PDI Perjuangan. Sebelum dia terjun di dunia politik seperti ini, Beliau bekerja sebagai Manajer Keris Galeri (1992), Manajer HRD Hailai International Excekutif Club Ancol (1994),  General Manajer Keris Group (Batik Keris) (1995), dan General Manajer Hankook Ceramik (1999). Ananta Wahana pun tak luput dari kasus yang pernah dialaminya, seperti pencopotan jabatan Seketika DPD PDI Perjuangan. Kasus tersebut berawal ketika Ananta Wahana mengambil formulir pendaftaran untuk diseleksi sebagai calon wakil gubernur di DPD PDI-P Banten. Pengambilan formulir oleh tim sukses dari Ananta Wahana ini mendapat penolakan dari Ketua DPD PDI-P Banten Jayeng Rana karena Ananta Wahana yang merupakan anggota tim verifikasi calon gubernur dan calon wakil gubernur 2011 yang mendaftar di DPD PDI-P Banten.  Ananta Wahana kemudian membatalkan pendaftarannya.

Sebagai anggota DPRD itu wajib untuk mengumpulkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara). Namun, saat saya mengecek Web KPK (kpk.go.id), Bapak Ananta Wahana ini belum tercantum di Web KPK tersebut. Ini menjadi suatu tanda tanya besar bagi saya, apakah dia belum mengumpulkan atau bagaimana? Akan tetapi pada UU nomor 28 tahun 1999 pada pasal 20 mewajibkan pejabat publik diwajibkan untuk mengumpulkan LHKPN. Apabila terbukti melanggar akan mendapatkan sanksi, yaitu:

BOB VIII S A N K S I pasal 20

(1) setiap penyelenggaraan negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 angka 1,2,3 (melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat) ,4,5, atau dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan yang berlaku.

pilkada ini tidak ada kaitannya dengan fungsi kedewanan, melainkan semua anggota DPRD itu anggota pengurus di partai politik. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan mau diadakannya pilkada. Jika di Provinsi Banten ada pencoblosan pada tanggal 15 februari 2017, mereka akan aktif sibuk terlibat dalam mempersiapkan menjelang pilkada. Oleh karena itu tugas tebagi-bagi, terkadang tugas pemerintahan dan tugas kepartaian. Bapak Ananta Wahana ini khusunya di wilayah Banten menjabat sebagai wakil ketua DPD PDI Perjuangan. Kegiatan yang belum lama ini dilakukan seperti membuat masa program.

Selain berkerja di DPRD Provinsi Banten dan aktif sebagai wakil ketua di DPD PDI Perjuangan, Beliau juga melakukan pendampingan terhadap masyarakat agar melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Sebagai contoh, yaitu padepokan yang bernama Kebangsaan Karangmerintis. Dalam padepokan tersebut Bapak Ananta mengumpulkan orang dari berbagai kalangan, seperti anak-anak, orang tua, dan anak-anak muda. Aksi sosial lainnya yang dibuat Beliau membuat sekolah gratis.

“Misalnya kami membuat sekolah, ya kan. Tapi sekolahnya itu gratis” ujar Bapak Ananta Wahana.

Kota Tangerang adalah tempat Bapak Ananta Wahana tinggal. Rumah yang terbilang besar, Beliau tinggal bersama keluarganya. Saat memasuki ruang tamu, di sana terdapat foto keluarga dan penghargaan yang pernah dia dapatkan. Tidak hanya itu, poto ketika dia sebelum menjadi anggota DPRD Provinsi Banten pun dipajangnya. Ya, ruang tamunya didominasi dengan foto-foto.

Sinar matahari menyinari perjalanku pergi ke daerah rumah Bapak Ananta, untuk menanyakan warga sekitar terkait Bapak Ananta sebagai anggota DPRD. Di depan rumah beliau terdapat seorang warga yang sedang duduk santai. Lantas saya datang menghampirinya. Saya meminta izin untuk mewawancarai dan beliau bersedia, dia adalah Bapak Dedi.

Menurutnya, Bapak Ananta termasuk sosok yang baik dan pendiam. Namun, jarang berinteraksi dengan tetangga. Saat pulang kerja, langsung masuk ke rumah. Begitu pun jika berangkat kerja langsung berangkat tidak ada sapa dengan tetangga.

Ketika saya mengecek website kpk yaitu “kpk.org.id” tidak terlihat data jika Bapak Ananta sudah mengumpulkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara).  Menurut Bapak Dedi mengumpulkan LHKPN itu penting, apalagi sebagai anggota DPRD. Menjadi anggota DPRD, harus transparan. Bapak Dedi juga berkata, sebagai anggota DPRD seharusnya lebih banyak komunikasi dengan warga sekitar. Selain itu, ikut ngumpul jika ada ada acara. Ketika ditanya soal apakah ada distribusi dalam infrastruktur disekitar rumah Beliau, Bapak Dedi tidak tau.

Setelah selesai mewawancarai Bapak Dedi, saya mencari orang lagi untuk diwawancara. Akan tetapi tidak satupun lagi warga yang mau diwawancara. Saya sudah berusaha untuk menanyakan sekitar 7 orang. Entah kenapa seperti itu. Dengan alasan rata-rata tidak ada waktu dan tidak kenal dengan Bapak Ananta. Padahal rumahnya hanya berbeda sekitar 4 rumah dari rumah Bapak Ananta. Ada juga yang hanya beda satu gang dengan Bapak Ananta, tetapi tetap saja tidak mengenal Bapak Ananta. Maka dari itu, saya harus puas dengan satu narasumber saja.

Beberapa waktu lalu saya pernah datang ke DPRD langsung yang terletak di kota Serang. Ketika saya ke sana, saya di oper ke berbagai bidang. Dari berbagai bidang tersebut tidak ada yg bisa memperlihatkan LHKPN anggota DPRD, dengan alasan tidak memiliki data-datanya. Sampai saya terakhir di oper ke bidang keuangan, saya bertanya apakah memiliki arsipnya. Namun, tidak ada juga. Saya justru disarankan datang ke kantor KPK, jika ingin mengetahui LHKPN. Beberapa hari setelahnya saya juga pernah datang langsung ke kantor KPK, saat menanyakan LHKPN mereka menjawab jika datanya belom ada di web KPK berarti data yang diberikan belum lengkap. Artinya, Bapak Ananta belum mengumpulkan data dengan lengkap. Hal ini dikarenakan nama Beliau belum terdaftar di web KPK.

Ditulis oleh: Fathaniah Safira (14140110419)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s